Tabloidbnn.info. Papua. Pencegahan dini perlu dipikirkan bersama oleh kita semua, kata pegiat anti korupsi Johan Rumkorem ketika ditanyakan soal Ijazah paket C. Kata johan, memang benar kami sendiri sudah punya buktinya tetapi semua itu kembali ke Bawaslu, bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemiluh semestinya menyikapi bagian ini, apakah masyarakat sudah melaporkan ke bawaslu atau belum, kita kembali ke Bawaslu sebagai lembaga pengawasan Penyelenggara Pemiluh, ucap Johan.
Sembari menaggapi isu ini, berikut tanggapannya, Pencegahan itu sangat penting dilakukan, saya kira seleksi administrasi itu bagian dari persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur/wakil gubernur dan Bupati dan wakil bupati sesuai dengan ketentuan Undang-undang pasal 14, PKPU no 8 tahun 2024, memang benar, pasal itu tidak menjelaskan Ijazah Paket C, tetapi pasal itu menjelaskan tentang lanjutan tingkat atas atau sederajat, kalau paket C itu berbentuknya setara, bukan sederajat, saya kira dua konstruksi ini berdirinya berbeda, keduanya berdiri sendiri, kedua-duanya tidak sama, kata orang bilang serupa tapi tak sama, tandasnya.
Johan menambahkan, apa yang disampaikan oleh publik tentang Ijazah paket C, itu wajar-wajar saja karena masyarakat juga sudah trauma dengan pemimpin-pemimpin kita yang selalu melakukan kejahatan seperti ini, bangsa kita ini sudah dewasa dalam transparansi, jadi kalau boleh Bawaslu dan KPU segera sampaikan ke publik supaya masyarakat juga tau isu ini, sebagai aktifis anti korupsi tentunya kami melihat pada sisi SDMnya, jujur, Korupsi itu tinggi dan subur disebabkan juga karena minimnya SDM. Jangan kita sepelekan bagian ini karena SDM juga mempengaruhi tingkat-tingkat kerawanan dalam pengelolaan APBD/APBN, Otsus dan Pendapat lainnya, saya bicara ini sesuai dengan fakta-fakta lapangan, jadi publik meminta supaya pencalonan kepala daerah itu harus selektif, apa yang disampaikan oleh publik itu pasti terjadi, karena selama kami bergerak di lapangan sebagai pegiat anti korupsi, bagian ini yang selalu kami selalu bicarakan.
Banyak data yang kami peroleh, kadang para OPD mengeluh juga soal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah, coba lihat saja kepala-kepala daerah kita, kebijakannya selalu berlebihan, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, ini yang selalu menabrak aturan, kalau sudah menabrak aturan sama saja sudah merugikan keuangan negara dan menghambat pelayanan publik. Kebanyakan para calon pemimpin kita ini selalu dibekali dengan uang. Walapun pakai ijazah palsu atau ijazah paket C tapi kalau punya uang banyak sudah pasti dia melakukan upaya-upaya itu untuk meloloskan diri untuk menang, bukan di Papua saja, hampir di seluruh daerah di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama, bagian ini yang kami minta supaya Bawaslu dan KPU harus tegas mengambil keputusan, pencegahan-pencegahan itu penting, tegas johan.
Tanggapan juga mengalir dari Akademisi Habel Taime, melalui via telponya, ia menjelaskan seorang kepala daerah harus dibekalin dengan jiwa ketokohannya, selain karena empati masyarakat, juga intelektualnya. Saya tidak meremehkan yang berijasah SMA atau Ijasah Paket C. Tetapi kita berada pada era persaingan global dibutuhkan kebijakan secara akademisi, tuturnya.
Sembari disampaikan lagi Aktifis anti korupsi ini, ada beberapa fakta yang kami catat di seluruh daerah propinsi Papua, hampir modusnya sama semua dalam pemerintah daerah, kadang OPD kita ini juga mengeluh, padahal OPD kita ini semua kan master pemerintahan, setiap tahun mereka ikut bimtek jadi paham regulasi dan perencanaan, tapi kalau pemimpin kita ini dipimpin oleh seorang Bupati yang belum paham sistem pemerintahannya, pasti yang terjadi itu Kewenangan-wenangan yang berlebihan, kewenangan yang melebihi aturan, kadang kepala daerah itu tidak mau tau soal perundang-perundangan yang ada, yang penting ia puas dengan apa yang ia mau, tandas Johan.
Johan mengungkapkan, kami juga mempunyai beberapa kajian soal Tata Kelola keuangan pemerintahan daerah, salah satu parameternya adalah SDM, minimnya SDM juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada, bukan saja itu, Moral dan mental juga bagian dari itu, walaupun pemimpin itu memiliki SDM yang mumpuni tetapi moral dan mentalnya tidak bagus sama saja, untuk itu, kesimpulanya, SDM yang benar-benar itu memiliki dasar-dasar seperti; Pengetahuan, Prilaku dan Kemampuan, ketiga bagian ini kalau mau dilihat, itu tolak ukur yang mengukur suatu kemajuan dalam pemerintahan atau perusahan, tuturnya.
Johan juga memberikan contoh lain seperti di DPRD/wakil rakyat, kalau mau dilihat banyak sekali anggaran-anggaran silumannya, kadang kepala daerah juga intervensi kongkalingkong dengan anggota DPRDnya, sehingga banyak kegiatan fiktif dan markup yang terjadi, itu juga dipengaruhi oleh SDM, saya kasih contoh, ketika seorang master pemerintahan yang merancang suatu kegiatan besar dengan biaya yang cukup, tetapi ketika pembahasan anggaran di DPRD, pasti yang terjadi banyak siluman, karena apa, wakil rakyat sebagai lembaga yang bermitra dengan pemerintahan juga memiliki kewenangan-kewenangan politik yang berlebihan, kadang keputusan-keputusan politik yang selalu kongkalingkong dengan TAPD sehingga berpotensi pada fiktif dan markup, itu yang sering terjadi, dan itu bagian data yang kami jumpai di lapangan, makanya, jangan anggap SDM itu hal biasa, karena untuk mengelola pemerintahan itu tidak muda membalik telapak tangan. Jadi tanggapan kami, SDM itu penting dalam mengukur suatu pemerintahan yang bersih bebas dari KKN, tutup Johan.
