Oleh: Louis Fernando Afeanpah.
(Ketua Cabang GMKI Timika Masa Bakti 2024-2026)
Tabloidbnn.info | TIMIKA – Genap satu tahun kepemimpinan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong (JOEL) memimpin Mimika. Sebagai organisasi intelektual, GMKI Timika memandang momentum ini bukan sebagai ruang seremoni atau pujian prematur, melainkan waktu untuk melakukan audit kebijakan secara radikal.
Kami menguji janji suci: Taat Tuhan, Patuh Hukum, dan Setia Rakyat di tengah realitas bahwa rakyat hari ini masih dikepung oleh bau busuk kegagalan manajemen lingkungan.
Logika “Sopir Truk” vs Standar Enviro
Langkah Pemerintah menambah OPD baru dan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah langkah ambisius yang patut dihargai. Namun, struktur birokrasi yang gemuk hanya akan menjadi beban jika nalar kebijakannya masih “stunting”.
Mari bicara data: Mimika memproduksi 95 Ton sampah setiap hari, atau setara dengan 34.200 Ton dalam setahun. Ironisnya, respons birokrasi kita sangat memprihatinkan; hanya berputar pada wacana “Tambah Truk”. Ini adalah puncak kesesatan nalar. Menambah truk tanpa mengubah cara mengolah hanyalah tindakan memindahkan bencana dengan lebih cepat.
Truk bukan solusi; ia hanyalah “kurir” yang mempercepat penuhnya TPA Iwaka. Kita sedang mengalami apa yang saya sebut sebagai Apartheid Sanitasi. Bagaimana mungkin di tanah yang sama, hanya terpisah pagar, Kuala Kencana mampu menegakkan standar Enviro kelas dunia, sementara Kota Timika dibiarkan tenggelam dalam sistem open dumping yang kuno?
Gugatan untuk BRIDA: Inovasi atau Pajangan Anggaran?
Visi “Membangun dari Kampung ke Kota” akan menjadi slogan kosong jika pemerintah gagal mereplikasi standar manajemen lingkungan di seluruh Mimika. Lahirnya BRIDA seharusnya menjadi jawaban bagi kemandirian energi—mengubah 95 ton “penyakit” harian menjadi biogas bagi rakyat.
Jika BRIDA hanya diam menonton sistem “Kumpul-Angkut-Buang” yang primitif ini, maka BRIDA tak lebih dari sekadar beban anggaran. Di mana riset kalian? Di mana transfer teknologi dari standar Enviro yang ada di depan mata? Jangan sampai BRIDA hanya menjadi pajangan di struktur organisasi.
Resolusi Konflik dan Martabat Ulayat
Kami mengapresiasi keberhasilan perdamaian di Kwamki Narama sebagai manifestasi nilai kemanusiaan. Namun, semangat ini harus ditularkan dalam penyelesaian sengketa agraria dan perlindungan hak ulayat.
Pengakuan hak ulayat adalah soal martabat, dan martabat manusia tidak akan tegak di atas lingkungan yang kumuh. Jangan sampai kita sibuk menyusun Peta Hak Ulayat, sementara tanah ulayat tersebut justru kita racuni dengan proyeksi 342.000 Ton sampah dalam sepuluh tahun ke depan.
Kesimpulan: Menagih Konsistensi Nalar
Rakyat telah menunaikan kewajiban pajak dan retribusi. Kini, saatnya rakyat menagih janji peradaban. Ekonomi UMKM tidak akan tumbuh di tengah sanitasi yang buruk. Mimika tidak butuh lebih banyak truk; Mimika butuh lebih banyak otak di kursi pengambil kebijakan.
Satu tahun JOEL memang telah meletakkan fondasi, namun fondasi itu akan rubuh jika tidak diisi dengan inovasi berbasis riset (research-based policy).
Kembalikan pajak kami dalam bentuk energi dan kebersihan, bukan dalam bentuk janji dan tumpukan besi tua truk rusak! Jangan biarkan Iwaka menjadi monumen kegagalan manajemen.
Ut Omnes Unum Sint.
