Tabloidbnn.info.Mimika, – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika (DPRK Mimika) menunjukkan komitmen kuat dalam menuntaskan berbagai persoalan strategis daerah. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRK Mimika, Jalan Cendrawasih, Rabu (25/02/2026), lembaga legislatif ini resmi menetapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas empat isu krusial yang tengah menjadi perhatian publik.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan dan penetapan Anggota pansus merupakan langkah nyata dalam merespons aspirasi masyarakat di Kabupaten Mimika serta memastikan setiap persoalan ditangani secara serius dan terarah.
“Pembentukan sera penetapan anggota PANSUS ini adalah bentuk komitmen kami dalam merespons kebutuhan masyarakat. Setiap persoalan harus ditangani secara serius, terarah, dan menghasilkan solusi nyata,” tegas Primus.
Target: Solusi Nyata dan Berkeadilan
Penetapan anggota Pansus ini bertujuan mempercepat penyelesaian masalah secara komprehensif dan berkeadilan. DPRK Mimika menegaskan, pembentukan pansus bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan strategi konkret agar setiap isu yang menyentuh kepentingan rakyat dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan implementatif.
Adapun empat pansus yang telah disahkan, yakni:
1️⃣ Pansus Sengketa Tapal Batas Kapiraya
Difokuskan pada penyelesaian sengketa tapal batas di Kapiraya, Mimika Barat Tengah. Permasalahan ini dinilai mendesak karena berkaitan langsung dengan administrasi pemerintahan serta hak ulayat masyarakat adat.
2️⃣ Pansus Air Bersih
Menangani persoalan ketersediaan air bersih. Akses terhadap air layak konsumsi masih menjadi tantangan bagi sebagian warga Mimika, sehingga dibutuhkan langkah konkret dan terukur untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
3️⃣ Pansus Mogok Kerja PT Freeport Indonesia
Membahas mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, termasuk isu privatisasi dan persoalan kontraktor. Isu ini berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan di Mimika.
4️⃣ Pansus Dampak Konflik Kemanusiaan
Berfokus pada penanganan dampak konflik kemanusiaan di Kapiraya, Kwamki Narama, dan Distrik Jila. Penanganan persoalan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat terdampak.
Dengan terbentuknya empat pansus ini, DPRK Mimika berharap setiap persoalan strategis dapat dibahas secara mendalam dan menghasilkan solusi nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa DPRK Mimika berkomitmen menjaga stabilitas daerah serta mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Mimika.
Rapat Paripurna ditutup dengan sesi foto bersama 35 anggota DPRK Mimika yang hadir, menjadi simbol komitmen kolektif untuk bekerja lebih progresif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika serta mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan di Papua Tengah.
