Sikap Tegas DPW IPJI Jabar : Menolak Marginalisasi Jurnalis dan Pertanyakan Transparansi Anggaran di DPRD Cimahi

  • Bagikan

Tabloidbnn.info. Cimahi –  Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPC IPJI) Jawa Barat menunjukkan sikap kritis dan bermartabat dalam menanggapi dinamika kemitraan dengan pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) dan DPRD Kota Cimahi. Dalam pertemuan silaturahmi terbaru, Ketua DPW IPJI Jabar Ai Mulyani yang mewakili DPC Kota Cimahi Hendra Heriyanto menegaskan posisinya untuk tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik di atas kepentingan pragmatis.

​Ketua DPW IPJI Jawa Barat Ai Mulyani melalui pernyataan resminya mengungkapkan adanya indikasi marginalisasi terhadap organisasi profesi tertentu. IPJI menduga adanya oknum-oknum yang mencoba memonopoli akses dan anggaran media di lingkungan DPRD Kota Cimahi, yang berpotensi mencederai nilai keadilan dan profesionalisme jurnalis.

​”Kami hadir bukan untuk mengemis. Jurnalis IPJI bekerja berdasarkan etika dan profesionalisme. Sangat disayangkan jika ada upaya pengabaian atau fitnah yang dialamatkan kepada organisasi kami demi menguntungkan kelompok tertentu,” tegas Ketua IPJI Jabar Ai Mulyani dalam diskusi internal bersama Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, S.H., Ketua Sekwan DPRD Kota Cimahi Budi Raharja, Rabu, (04/03/2026) di Gedung DPRD Kota Cimahi

​Salah satu poin krusial yang diangkat adalah evaluasi terkait hak akomodasi dan kemitraan tahun-tahun sebelumnya, termasuk kegiatan luar daerah seperti ke Pangandaran. IPJI menuntut adanya perbaikan sistem mulai tahun 2026 agar lebih transparan dan tidak hanya dinikmati oleh “lingkaran dalam” atau oknum tertentu.

​Pihak IPJI menilai selama ini mereka seolah menjadi korban dari sistem tata kelola anggaran media yang kurang inklusif di Sekwan DPRD Kota Cimahi.

​Meski sempat menyatakan kekecewaan mendalam atas perilaku oknum yang dianggap “dzolim”, hasil akhir pertemuan menunjukkan bahwa pihak DPRD dan Sekwan tetap menyatakan keinginan untuk bermitra dengan IPJI secara langsung, di luar sekat-sekat kelompok (Pokja).

”DPRD dan Sekwan menyatakan tetap ingin bermitra dengan IPJI dan berjanji akan mengkondisikan segala sesuatunya dengan bijak. Namun, bagi kami, kemitraan harus dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan atas dasar diskriminasi,” lanjut Ai dalam pernyataan pertemuan.

Lewat DPW IPJI Jabar, bahwa ​DPC IPJI Kota Cimahi berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik di Kota Cimahi dengan pena yang tajam dan independen. IPJI menegaskan bahwa mereka tidak akan goyah oleh tekanan atau upaya pelemahan profesi, serta akan tetap setia pada janji untuk menjadi kontrol sosial yang sehat bagi pemerintah.

Penulis: RedaksiEditor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *