Tabloidbnn.info.TIMIKA, – Krisis pengelolaan sampah yang melanda Kota Timika dalam beberapa hari terakhir menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Mogoknya petugas kebersihan di sejumlah ruas jalan protokol serta terungkapnya berbagai persoalan internal dalam **Rapat Dengar Pendapat (RDP)** di DPRK Mimika dinilai sebagai gambaran nyata buruknya tata kelola lingkungan di daerah tersebut.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Timika Masa Bakti 2024–2026, Louis Fernando Afeanpah, secara terbuka menggugat kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika yang dinilai gagal menjalankan mandat utamanya sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan kebersihan kota.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima media tabloid Bnn, Selasa (10/03/2026), Louis menyebut tumpukan sampah yang sempat memenuhi sejumlah titik di Kota Timika bukan sekadar persoalan teknis operasional, tetapi merupakan **“monumen kegagalan birokrasi”** dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Menurutnya, peristiwa mogok kerja yang dilakukan petugas kebersihan harus dilihat sebagai gejala dari **disfungsi nomenklatur birokrasi** yang sudah berlangsung lama di tubuh DLH Mimika.
“Secara nomenklatur, DLH dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Namun ketika pelayanan publik berhenti karena mogok kerja, maka di situ terjadi apa yang saya sebut sebagai *insubordinasi nalar pelayanan*. Negara melalui DLH gagal hadir menjalankan mandat dasarnya,” tegas Louis.
🏷️“Monumen Kegagalan” Tata Kelola
Louis menilai krisis sampah yang terjadi di Timika merupakan refleksi dari lemahnya manajemen birokrasi dalam mengelola sektor lingkungan hidup. Ia menyebut kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan kecil yang hanya berkaitan dengan operasional petugas kebersihan.
Menurutnya, tumpukan sampah di ruang publik merupakan simbol nyata dari **ketidakmampuan sistem birokrasi merespons persoalan dasar pelayanan masyarakat**.
“Ketika sampah menumpuk di jalanan protokol kota, itu bukan sekadar masalah kebersihan. Itu adalah simbol runtuhnya tata kelola. Itu adalah monumen kegagalan sistem birokrasi yang seharusnya bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.
🏷️ Soroti “Arogansi Administrasi”
Lebih lanjut, Louis juga menyoroti respons pihak DLH Mimika terhadap aksi mogok petugas kebersihan yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan. Ia menilai kebijakan yang hanya meminta petugas untuk kembali bekerja tanpa memberikan kepastian terkait hak-hak mereka merupakan bentuk **arogansi administrasi**.
Menurutnya, berbagai fakta yang terungkap dalam RDP di DPRK Mimika menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persoalan serius terkait **upah kerja, BPJS Ketenagakerjaan, serta kesejahteraan petugas kebersihan** yang selama ini belum diselesaikan secara tuntas.
“RDP di DPRK telah menelanjangi realitas bahwa ada hak-hak petugas yang terabaikan. Meminta orang tetap bekerja tanpa memberikan kepastian fiskal dan jaminan kesejahteraan adalah bentuk pemaksaan nalar yang tidak berperikemanusiaan. Ini juga bertentangan dengan prinsip *good governance*,” tegasnya.
🏷️ Kegagalan Mitigasi dan Sistem Terlalu Sentralistik
Selain itu, GMKI Timika juga menilai krisis sampah yang terjadi saat ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi yang dimiliki DLH Mimika. Louis menilai dinas tersebut tidak memiliki **rencana cadangan (contingency plan)** dalam menghadapi gejolak internal seperti aksi mogok kerja.
Akibatnya, ketika terjadi gangguan pada sistem operasional, dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Mimika terlalu bergantung pada satu dinas secara sentralistik. Ketika ada gangguan dalam manajemen internal DLH, seluruh kota langsung lumpuh. Bau sampah di ruang publik adalah harga mahal yang harus dibayar masyarakat akibat lemahnya manajemen,” katanya.
🏷️Tiga Tuntutan Strategis GMKI Timika
Sebagai respons atas situasi tersebut, GMKI Timika menyampaikan sejumlah tuntutan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika.
1️⃣ GMKI mendesak agar dilakukan **audit kinerja dan audit keuangan secara menyeluruh terhadap DLH Mimika**. Menurut Louis, aksi mogok kerja yang terjadi merupakan indikasi adanya persoalan serius dalam pengelolaan anggaran maupun sistem manajemen internal.
“Kita perlu memastikan apakah ada sumbatan dalam aliran anggaran atau persoalan manajerial yang tidak sehat. Audit menyeluruh menjadi langkah penting untuk mengungkap persoalan yang sebenarnya,” ujarnya.
2️⃣GMKI Timika mendorong adanya **desentralisasi pengelolaan lingkungan** hingga ke tingkat distrik dan kampung. Menurutnya, sistem yang terlalu terpusat pada DLH terbukti rentan dan tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Ia mencontohkan kawasan **Kwamki Narama** yang dinilai memiliki potensi untuk mengelola lingkungannya secara mandiri melalui skema kelembagaan lokal seperti koperasi atau unit usaha masyarakat.
“Pengelolaan lingkungan tidak harus sepenuhnya bergantung pada satu dinas. Distrik dan kampung harus diberi ruang otonomi ekologi agar mampu mengelola lingkungannya sendiri,” jelasnya.
3️⃣GMKI meminta **Bupati Mimika** untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak mampu menerjemahkan visi pelayanan publik ke dalam kerja nyata di lapangan.
Menurut Louis, keberhasilan sebuah dinas tidak bisa hanya diukur dari banyaknya program atau instruksi yang dikeluarkan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan sebuah dinas itu sederhana: apakah jalanan kota bersih dan apakah petugas lapangan sejahtera. Jika dua hal itu tidak terpenuhi, maka ada yang salah dalam sistem tata kelola,” tegasnya.
🏷️ Reformasi Tata Kelola Jadi Harga Mati
Menutup pernyataannya, Louis menegaskan bahwa masyarakat Mimika berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, menurutnya, reformasi dalam tata kelola pengelolaan lingkungan di Mimika tidak bisa lagi ditunda.
“Jika DLH tidak mampu lagi menjalankan fungsinya secara maksimal, maka reformasi tata kelola adalah harga mati. Masyarakat Mimika berhak atas lingkungan yang sehat, bukan sekadar retorika birokrasi yang mandul,” pungkasnya.
Ia juga menutup pernyataannya dengan semboyan GMKI yang sarat makna persatuan dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan bersama.
“Ut Omnes Unum Sint – supaya mereka semua menjadi satu.”
