Tabloidbnn.info. MIMIKA — Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya video yang memperlihatkan proses pembacaan Surat Keputusan (SK) dalam agenda rolling jabatan yang digelar di Gedung Eme Neme pada Rabu (11/03/2026).
Kegiatan yang seharusnya berlangsung resmi dan tertib tersebut justru menuai sorotan publik. Pasalnya, dalam prosesi pembacaan SK, dokumen keputusan tidak dibacakan melalui berkas resmi sebagaimana lazimnya dalam acara pemerintahan, melainkan melalui telepon genggam (HP), yang mana pada saat pembacaan dokumen resmi, Handphone bersuara seorang diduga ASN mendekat, menyodorkan HP, pembacaan terhenti sejenak sekitar 15 detik, setelah selesai pembicaraan (pembaca dan yang menyodorkan hp) pembacaan nama nama yang dilantik dilanjutkan.
Penggunaan telepon genggam dalam pembacaan dokumen resmi dinilai kurang tepat karena dapat mengurangi wibawa acara serta menimbulkan keraguan mengenai kesesuaian teks yang dibacakan dengan dokumen resmi yang menjadi dasar administrasi pemerintahan.
Sejumlah pihak bahkan menilai kejadian tersebut berpotensi melanggar etika protokoler sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi pemerintahan dan tata cara pelantikan pejabat yang berlaku di lingkungan aparatur sipil negara.
Kondisi ini dinilai mencerminkan buruknya protokol acara dalam agenda penting pemerintahan daerah. Sejumlah pihak pun mempertanyakan kesiapan sistem administrasi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjalankan proses rolling jabatan.
Sejumlah pihak bahkan menilai kejadian tersebut berpotensi melanggar etika protokoler sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi pemerintahan dan tata cara pelantikan pejabat yang berlaku di lingkungan aparatur sipil negara.
Peristiwa tersebut sempat direkam oleh beberapa pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut. Video rekaman itu kemudian menyebar luas di berbagai grup WhatsApp dan menjadi bahan perbincangan hangat di tengah masyarakat maupun di lingkungan internal pemerintahan Kabupaten Mimika.
Beredarnya video tersebut memunculkan berbagai indikasi kecurigaan. Sebagian kalangan menilai hal itu menunjukkan ketidaksiapan sistem administrasi pemerintahan. Sementara itu, muncul pula dugaan adanya kemungkinan campur tangan pihak ketiga dalam proses pembacaan Surat Keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan rolling jabatan tersebut.
Situasi ini kemudian memicu polemik dan dinamika di tengah masyarakat. Tidak sedikit pihak yang menilai kejadian tersebut mencerminkan tata kelola pemerintahan yang kurang sehat serta memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan penjelasan resmi terkait video maupun peristiwa yang terjadi dalam agenda tersebut. Publik pun menantikan klarifikasi agar polemik yang berkembang tidak terus menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Publik Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan klarifikasi resmi terkait video maupun peristiwa yang terjadi dalam agenda rolling jabatan tersebut.
Ketiadaan penjelasan dari pemerintah daerah membuat polemik ini terus berkembang di tengah masyarakat. Banyak pihak berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas mengenai tata kelola administrasi dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Publik kini menunggu sikap resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika guna memastikan apakah peristiwa tersebut sekadar persoalan teknis dalam pelaksanaan acara atau terdapat persoalan administratif yang lebih serius di balik kejadian tersebut.
