Tabloidbnn.info | Mimika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, akhirnya angkat bicara secara terbuka terkait polemik rotasi besar-besaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam forum diskusi publik bersama Alumni Pimpinan Cipayung, ia membeberkan secara rinci mekanisme, tujuan, hingga isu sensitif keterwakilan Orang Asli Papua (OAP).
Diskusi yang digelar Kamis malam (19/3/2026) di Caffe Titik Kumpul (TKP) Timika ini mengusung tema krusial: “Rotasi Jabatan di Mimika: Menjaga Meritokrasi dan Keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP)”. Hadir dalam forum tersebut Ketua Komisi I DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan, tokoh masyarakat, unsur pemuda, serta perwakilan ASN.
Rotasi jabatan yang menyasar eselon II, III, hingga IV ini memang tengah menjadi sorotan publik. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 700 posisi terdampak akibat restrukturisasi besar organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami sudah menjalankan sekitar 60 persen rotasi. Ini salah satu mutasi terbesar di Papua, dan dilakukan secara cermat serta terukur,” tegas Rettob.
Ia menjelaskan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Perencanaan telah dimulai sejak September 2025, seiring langkah penataan birokrasi melalui pemisahan instansi, pembentukan badan baru, hingga penghapusan sejumlah dinas.
Menurutnya, rotasi ini bukan sekadar “geser kursi”, melainkan bagian dari strategi membangun birokrasi profesional yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Prosesnya pun diklaim tidak sembarangan—melalui tahapan profiling ASN, uji kompetensi, hingga mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Penempatan jabatan tidak dilakukan sepihak. Semua melalui usulan pimpinan daerah dan dinilai berdasarkan pangkat serta kompetensi oleh BKN,” ujarnya.
Isu keterwakilan OAP yang sempat mengemuka juga dijawab tegas. Rettob memastikan pemerintah tetap berpegang pada regulasi sekaligus menjaga keadilan bagi putra-putri asli Papua dalam struktur pemerintahan.
Data yang dipaparkan menunjukkan, dari 18 kepala distrik, terdapat 4 pejabat dari suku Amungme dan Kamoro, 3 non-OAP, serta 15 dari berbagai suku asli Papua lainnya.
Sementara itu, dari 38 jabatan eselon II, termasuk asisten dan staf ahli, sebanyak 7 posisi diisi oleh Amungme dan Kamoro. Masih ada 11 jabatan yang kini dijabat pelaksana tugas (Plt) dan akan segera dilelang.
“Kami targetkan setelah Lebaran, sekitar April 2026, seluruh jabatan yang masih Plt sudah terisi definitif agar organisasi berjalan optimal,” tambahnya.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat di tengah derasnya kritik dan pertanyaan publik. Pemerintah Kabupaten Mimika pun menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, keadilan, serta sistem berbasis merit dalam setiap kebijakan birokrasi.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka, pemerintah berharap polemik rotasi ASN tidak lagi dilihat sebagai sekadar dinamika politik, melainkan sebagai langkah strategis menuju birokrasi yang profesional, berintegritas, dan inklusif.
