Tabloidbnn info.NDUGA PAPUA (04/04/2026)— Serangkaian persoalan yang terjadi secara simultan di Kabupaten Nduga memunculkan dugaan kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mulai dari realisasi anggaran yang tidak transparan, kekosongan jabatan strategis, hingga krisis pangan yang berujung aksi pembongkaran gudang beras, semuanya mengarah pada satu pertanyaan besar: apakah roda pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum?
Realisasi Anggaran Dipertanyakan, Potensi Langgar Aturan Keuangan Daerah
Masyarakat menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran triwulan I tahun 2026. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengelola keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara tegas mengatur bahwa setiap tahapan penyerapan anggaran harus tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan atau ketidakjelasan realisasi anggaran berpotensi menghambat pelayanan publik dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian administratif jika tidak disertai alasan yang sah.
Pengisian Wakil Bupati Mandek, Abaikan Kepastian Hukum Pemerintahan
Kekosongan jabatan Wakil Bupati yang belum terisi hingga kini juga menjadi sorotan tajam. Proses melalui panitia khusus DPRD yang belum menghasilkan keputusan definitif dinilai berlarut-larut.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan dalam waktu yang tidak berlarut, guna menjamin stabilitas pemerintahan. Mandeknya proses ini berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gudang Beras Dibongkar, Indikasi Gagalnya Distribusi Pangan
Insiden pembongkaran gudang beras oleh warga bersama aparat kampung menjadi alarm keras atas kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Aksi ini diduga dipicu kebutuhan mendesak masyarakat terhadap bahan pangan.
Jika benar terjadi kelangkaan distribusi, maka hal ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan dan distribusi pangan yang merata dan terjangkau. Kegagalan dalam memastikan distribusi pangan dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial masyarakat.
Mosi Tidak Percaya, Sinyal Krisis Kepercayaan Publik
Gelombang aspirasi berupa mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan daerah menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik. Masyarakat menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan.
Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan pemerintah memberikan layanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
APBD dan DPA Belum Tuntas, Potensi Hambat Pembangunan Daerah
Hingga awal April 2026, proses penetapan APBD dan distribusi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada OPD masih belum rampung. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip ketepatan waktu dalam siklus anggaran.
Dalam regulasi keuangan daerah, keterlambatan penetapan APBD dapat berdampak serius pada jalannya program pembangunan dan pelayanan publik. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memicu sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Desakan Transparansi dan Pembenahan Menyeluruh
Rangkaian persoalan ini memperlihatkan indikasi lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Nduga. Masyarakat kini mendesak adanya transparansi anggaran, percepatan proses administrasi, serta penegakan aturan yang konsisten.
Jika tidak segera dibenahi, situasi ini tidak hanya berpotensi menghambat pembangunan, tetapi juga memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Publik menunggu langkah konkret dan terukur: apakah pemerintah daerah mampu kembali ke jalur hukum dan tata kelola yang baik, atau justru membiarkan persoalan ini terus berlarut tanpa kepastian.
