Tabloidbnn.info. PAPUA, 18 April 2026 — Kontestasi menuju kursi Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029 tidak lagi sekadar ajang pergantian kepemimpinan. Dari wilayah timur Indonesia, gelombang dukungan terhadap William Hendrick justru berubah menjadi suara kritik terbuka terhadap arah kebijakan organisasi yang dinilai masih tersandera pola lama: sentralisasi kekuatan di pusat.
Dukungan itu datang dari kalangan pengusaha perempuan Papua, salah satunya Firza Lokobal, yang secara tegas menyebut momentum ini sebagai titik uji bagi komitmen HIPMI terhadap keadilan ekonomi nasional. Bagi mereka, pemilihan ketua umum bukan sekadar memilih figur, tetapi menentukan apakah organisasi ini masih relevan bagi pelaku usaha di daerah—atau justru semakin menjauh dari realitas mereka.
“Papua terlalu sering ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan subjek. Kami butuh pemimpin yang lahir dari realitas ini, bukan hanya memahami dari kejauhan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah pelaku usaha di Papua menilai bahwa selama ini distribusi akses, peluang, hingga jaringan bisnis dalam tubuh HIPMI masih didominasi oleh kota-kota besar. Akibatnya, pelaku usaha di daerah, khususnya kawasan timur, kerap tertinggal dalam arus utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam perspektif konstitusi, kritik ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 33 yang menegaskan prinsip keadilan dan pemerataan dalam sistem ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, para pengusaha daerah menilai implementasi nilai-nilai tersebut masih jauh dari harapan.
Masuknya nama William Hendrick dalam bursa calon Ketua Umum HIPMI dipandang sebagai peluang untuk memutus mata rantai ketimpangan tersebut. Latar belakangnya yang tumbuh dan berproses dari Papua dinilai memberi legitimasi moral sekaligus perspektif berbeda dalam membaca persoalan ekonomi daerah.
“Kalau yang memimpin pernah merasakan langsung keterbatasan di daerah, maka kebijakan yang dihasilkan tidak akan bias pusat,” ujar salah satu pelaku usaha.
Namun demikian, dukungan ini juga mengandung tekanan. Harapan terhadap William Hendrick tidak berdiri sebagai dukungan kosong, melainkan mandat moral untuk melakukan perubahan nyata. Para pengusaha Papua secara terbuka mengingatkan agar HIPMI tidak terus menjadi “panggung elite” yang hanya berputar di lingkaran pusat kekuasaan ekonomi.
“HIPMI harus hadir sampai ke Papua, bukan hanya besar di Jakarta. Kalau tidak, organisasi ini akan kehilangan makna bagi kami di daerah,” tegas Firza.
Secara lebih luas, fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran politik-ekonomi di kalangan pengusaha muda Papua. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi mulai menuntut ruang representasi yang setara dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
William Hendrick sendiri telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum BPP HIPMI di Jakarta dan kini masuk dalam jajaran kandidat kuat. Namun, di balik dukungan yang mengalir, tersimpan ekspektasi besar: mampukah ia benar-benar menggeser orientasi HIPMI dari pusat ke daerah, atau justru akan terjebak dalam pola lama yang selama ini dikritik?
Kontestasi ini pun pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang arah baru yang akan diambil HIPMI—apakah tetap menjadi simbol kekuatan ekonomi pusat, atau bertransformasi menjadi motor pemerataan yang benar-benar dirasakan hingga ke pinggiran negeri.
(Erwin.)
