Tabloidbnn.info.TIMIKA, PAPUA TENGAH— Momentum kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Timika tak disia-siakan oleh sejumlah elemen masyarakat. Di tengah agenda kenegaraan yang padat, suara kritis sekaligus konstruktif muncul dari Sekretaris Jenderal Forum Alumni Pimpinan Cipayung, Muhammad Amin, yang mendesak pemerintah pusat agar berhenti menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua sebatas jargon.(21/04/2026).
Dalam pertemuan singkat yang terjadi saat berpapasan, Amin secara langsung menyampaikan pesan tegas: pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) harus dilakukan secara masif dan merata, khususnya di wilayah Papua Tengah yang masih minim akses pelatihan keterampilan.
“Pembangunan BLK perlu diperbanyak di Papua Tengah. Ini bukan sekadar program tambahan, tapi kebutuhan mendesak untuk menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing,” ujar Amin.
Dorongan ini bukan tanpa alasan. Di tengah laju investasi dan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat di Papua, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lokal, khususnya generasi muda, belum memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk masuk ke pasar kerja. Akibatnya, peluang ekonomi yang terbuka justru lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
Amin menilai, keberadaan BLK dapat menjadi solusi strategis untuk memutus rantai ketimpangan tersebut. Ia menekankan bahwa BLK bukan hanya fasilitas pelatihan biasa, melainkan instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua.
“BLK adalah pintu masuk bagi lahirnya tenaga kerja terampil dari Papua sendiri. Tanpa itu, kita hanya akan menyaksikan pembangunan tanpa keterlibatan nyata masyarakat lokal,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak setengah hati dalam mengintervensi persoalan SDM di Papua. Tanpa langkah konkret dan terukur, pembangunan yang masif justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
Desakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keadilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dan diberdayakan.
Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat: apakah dorongan ini akan dijawab dengan kebijakan nyata, atau kembali menguap sebagai wacana yang berulang?. (Erwin)
