Tidore Kepulauan —Tabloidbnn.info.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan operasional administrasi tata kelola kelembagaan dalam sebuah kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi penguatan kapasitas penyelenggara pemilu se-Maluku Utara, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Mochamad Afifuddin, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Bernad Dermawan Sutrisno, Sherly Tjoanda, serta Ketua KPU Maluku Utara Mohtar Alting dan jajaran KPU kabupaten/kota.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta sambutan dari para pejabat yang hadir. Ketua KPU Maluku Utara Mohtar Alting dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan pusat serta menyoroti perjalanan perpindahan kantor KPU dari Ternate ke Sofifi. Ia juga menekankan pentingnya soliditas internal dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam pidatonya menyampaikan harapan agar demokrasi di wilayahnya terus berjalan dengan baik dan berkualitas.
Ia juga mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang dinilai mampu menjaga stabilitas hingga pelantikan kepala daerah terpilih.
“Ke depan, pemerintah provinsi berencana membangun perumahan bagi anggota KPU di Sofifi pada 2027, serta meningkatkan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota guna mempercepat akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengungkapkan bahwa KPU Maluku Utara menjadi salah satu yang memiliki lahan terluas di Indonesia, bahkan hampir menyamai luas lahan KPU RI di Ibu Kota Nusantara.
Ia berharap fasilitas kantor yang baru dapat terus dilengkapi demi mendukung kinerja yang optimal.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya KPU berpegang teguh pada Peraturan KPU (PKPU) dalam menjalankan tugas.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara DPR RI dan KPU dalam hal penganggaran, persiapan tahapan pemilu, serta evaluasi pelaksanaan, termasuk pemungutan suara ulang (PSU).
Puncak kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol peresmian launching operasional administrasi tata kelola KPU Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Aula KPU, halal bihalal, serta penanaman pohon di halaman kantor.
Melalui kegiatan ini, diharapkan KPU Provinsi Maluku Utara semakin profesional, solid, dan siap menghadapi berbagai tahapan pemilu ke depan dengan tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.
Acong
