Tabloidbnn.info.Timika, – Pergantian pucuk pimpinan di lingkungan rumah sakit daerah seharusnya menjadi momentum perbaikan pelayanan. Namun kondisi berbeda justru mulai ramai diperbincangkan di lingkungan internal RSUD Mimika.
Sejumlah sumber menyebut, sejak direktur baru mengambil alih kepemimpinan, pelayanan rumah sakit dinilai malah semakin menurun dan pola pengambilan keputusan berubah menjadi sangat terpusat.
Keluhan tidak hanya datang dari masyarakat yang mengaku mulai merasakan lambatnya pelayanan, tetapi juga dari internal manajemen rumah sakit.
Dari masyarakat, pada Sabtu (30/5), mobil ambulans tidak bisa menjemput korban lakalantas yang cukup parah lantaran petugas berdalih ‘harus lewat prosedur’.
Sumber internal kepada fajarpapua.com menyebut sejak dokter Leny Burdam menjabat direktur baru, kewenangan para kepala bidang (Kabid) kini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
“Dulu masing-masing Kabid punya ruang untuk bekerja dan mengambil keputusan sesuai tupoksi. Sekarang hampir semua harus menunggu direktur,” ujar salah satu sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan terbesar mengarah pada kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Informasi yang beredar menyebut, dari tiga Kabid yang sebelumnya memiliki peran strategis dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran, tidak satu pun lagi diberikan kewenangan tersebut.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan pegawai maupun publik.
“Para Kabid sekarang bingung, fungsi Kabid apa? Apakah sentralisasi kewenangan ini dilakukan demi pembenahan sistem, atau justru memperlambat roda organisasi dan pelayanan publik?” ujarnya.
Sejumlah pegawai menilai, pencabutan kewenangan berpotensi membuat birokrasi internal menjadi tidak sehat. Sebab seluruh keputusan penting kini disebut harus melewati satu pintu alias ibu direktur.
“Kalau semua keputusan ditarik ke atas, otomatis proses menjadi lambat. Rumah sakit itu pelayanan cepat, bukan birokrasi berlapis,” beber sumber lainnya.
Di sisi lain, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang terbuka kepada publik terkait arah kebijakan manajemen baru tersebut.
Beberapa kali awak media berusaha menghubungi dokter Leny Burdam namun telepon maupun WA tidak direspon.
Transparansi dinilai menjadi hal penting agar tidak muncul spekulasi liar ditengah masyarakat.
Masyarakat Mimika sendiri berharap persoalan internal manajemen tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Sebab rumah sakit daerah merupakan fasilitas vital yang menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Joseph, seorang warga Timika menilai seorang direktur memang memiliki hak melakukan penataan organisasi. Namun langkah tersebut tetap harus memperhatikan prinsip tata kelola yang sehat, distribusi kewenangan yang jelas, serta efektivitas pelayanan.
“Kalau semua terpusat pada satu orang, risiko bottleneck sangat besar. Sistem organisasi modern justru mendorong delegasi yang kuat agar pelayanan tetap berjalan cepat,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menilai pola kepemimpinan direktur sekarang dampaknya terasa menurun.
“Seperti tidak ada inovasi apapun lagi yang dilakukan direktur baru sekarang. Bisa kita lihat banyak pembenahan dari direktur lama yang kini baik fasilitas maupun pelayanannya sudah menurun,” pungkasnya.(tim)
