Tabloidbnn.info, Jakarta – Gubernur terpilih Provinsi Aceh, H. Muzakir Manaf, yang didampingi oleh Sekretaris Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Aceh, Zulmahdi Hasan,S.Ag.,MH, mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., M.Sc. di Jakarta, Senin 09/11/2024 .
Dalam Pertemuan dengan Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertujuan untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat, serta membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan, hukum, dan kebijakan imigrasi yang relevan bagi Provinsi Aceh kedepan.
H. Muzakir Manaf (Mualem) dalam pertemuan ini membahas beberapa prioritas utama yang akan menjadi fokusnya dalam memimpin Aceh ke depan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta pemanfaatan kebijakan Nasional yang dapat memperkuat Aceh sebagai Provinsi yang lebih maju dan sejahtera. Ia juga berharap adanya kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian Hukum dan HAM juga dalam berbagai aspek, terutama dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada di Provinsi Aceh. Ujarnya
Dalam pertemuan itu, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang disampaikan oleh Muzakir Manaf, dan Prof. Yusril juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan daerah, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengelolaan imigrasi yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Aceh.
Selain itu, Prof. Yusril, ia mengungkapkan kesiapan Kementerian Hukum, HAM, dan Imigrasi untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengatasi tantangan hukum yang dihadapi.
“Hukum yang adil dan pasti, Insya Allah investasi akan berkembang, masyarakat terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya,” Jalasnya Yusril Alumni 1993 Universitas Sains Malaysia.
Di acara tersebut, Sekwil PBB Provinsi Aceh Zulmahdi Hasan, S.Ag.,MH, turut menyampaikan bahwa Partainya akan terus mendukung penuh program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, khususnya dalam hal penguatan kapasitas hukum dan Pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Zulmahdi Hasan berharap dalam momentum pertemuan ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan Aceh yang lebih aman, damai, dan berkembang sehingga tercipta pemerataan pembangunan dan kemajuan di seluruh wilayah Indonesia. Tambanya
Di ujung pertemuan itu, Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan hukum, serta menciptakan kebijakan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh.Pungkasnya Sekwil PBB Aceh itu. (Red)
