Tabloidbnn.info.TcIMIKA, PAPUA TENGAH.— Ketegangan antara warga dan pemerintah daerah pecah secara terbuka di Bandara Moses Kilangin. Sejumlah masyarakat Kabupaten Nduga melakukan aksi pemalangan terhadap Yoas Beon Bupati Nduga, sebuah langkah yang mencerminkan akumulasi kekecewaan atas minimnya kehadiran kepala daerah di wilayah yang ia pimpin.
Insiden ini bukan sekadar aksi spontan, melainkan puncak dari keresahan yang selama ini terpendam. Warga menilai, absennya Bupati dari Nduga telah menciptakan jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi publik disebut tak tersalurkan, sementara berbagai persoalan daerah terus menggantung tanpa kepastian penyelesaian.
“Pemimpin kami sulit ditemui. Bagaimana kami bisa menyampaikan kebutuhan kami secara langsung?” ungkap seorang warga dengan nada geram.
Sorotan juga mengarah pada deretan janji yang dinilai belum terealisasi. Sejumlah program yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat hingga kini belum menunjukkan progres signifikan. Upaya warga untuk meminta penjelasan justru kerap menemui jalan buntu, memperkuat kesan adanya stagnasi dalam komunikasi publik.
Yang lebih memantik kritik adalah pernyataan Bupati yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tinggal dan bekerja di Nduga. Kebijakan tersebut kini dinilai kontradiktif, mengingat kehadiran pimpinan daerah sendiri dipersoalkan.
“Kalau ASN diwajibkan hadir di Nduga, seharusnya pemimpin memberi teladan. Ini justru sebaliknya,” kata seorang tokoh masyarakat.
Sejumlah pengamat lokal menilai, peristiwa pemalangan ini adalah indikator nyata melemahnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah. Ketidakhadiran kepala daerah bukan hanya persoalan administratif, tetapi telah berkembang menjadi krisis legitimasi.
Dalam perspektif tata kelola, absennya pemimpin di wilayahnya sendiri berpotensi memperlambat pengambilan keputusan, melemahkan pengawasan program, serta membuka ruang bagi ketidakefisienan birokrasi. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berdampak lebih luas terhadap stabilitas sosial dan pembangunan daerah.
Masyarakat kini tidak lagi sekadar menuntut janji, tetapi kehadiran nyata dan keterbukaan. Mereka menginginkan pemimpin yang dapat dijangkau, mendengar langsung, dan bertindak cepat terhadap persoalan di lapangan.
Aksi pemalangan di Bandara Timika menjadi pesan tegas: ketidakhadiran pemimpin bukan lagi isu pinggiran, melainkan krisis yang telah menyentuh inti relasi antara pemerintah dan rakyat. Jika tidak segera direspons dengan langkah konkret, bukan tidak mungkin gelombang protes akan terus berlanjut—dengan tekanan yang semakin besar terhadap legitimasi kekuasaan di daerah.
