MIMIKA – Forum Komunikasi Kepala Kampung Kabupaten Mimika mengkritisi pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Mimika yang menyinggung pengelolaan anggaran dana kampung bernilai miliaran, tetapi angka kemiskinan di Mimika tetap tinggi. Pernyataan ini dinilai menyalahkan kepala kampung atas kondisi tersebut, padahal menurut Forum Komunikasi, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
Elias Mirip, Ketua Forum Komunikasi Kepala Kampung Kabupaten Mimika, menyampaikan bahwa anggaran yang diterima setiap kampung telah dibagi sesuai kebutuhan kegiatan dan memiliki peruntukan jelas.
“Dana Desa (DD) misalnya, diatur penggunaannya untuk penanganan stunting, pengembangan ekonomi, dan pembangunan fisik. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih difokuskan pada operasional kampung, termasuk honor bagi aparat dan program kerja desa,” jelas Elias. Selasa (12/11/2024).
Ia menambahkan bahwa hampir 70 persen ADD dialokasikan untuk operasional, mulai dari honor kepala kampung, perangkat RT/RW, hingga organisasi desa lainnya seperti PKK dan Linmas, sesuai aturan dalam Peraturan Bupati (Perbup).
Elias juga menyoroti ketidaksesuaian alokasi ADD untuk 133 kampung di Mimika, yang menurutnya hanya berkisar 8 persen dari total anggaran daerah untuk tiap kampung.
“Jika bicara soal pemberantasan kemiskinan, maka itu bukan hanya tugas kampung. Anggaran kemiskinan semestinya ada dalam APBD Mimika yang sangat besar, tetapi tingkat kemiskinan tetap tinggi. Kami meminta agar Pj. Sekda Mimika menarik kembali pernyataannya yang seolah mengalihkan tanggung jawab ini ke desa,” kata Elias dalam jumpa pers di Jalan Budi Utomo, Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menggeneralisasi kasus ketika ada segelintir kampung yang diduga menyalahgunakan anggaran. “Pengembangan ekonomi desa sedang berjalan sesuai kapasitas anggaran yang diterima tiap kampung. Jika terdapat kekurangan, bukan berarti semua kampung harus terkena dampaknya,” tambahnya.
Elias juga mengajak Pemkab Mimika untuk melakukan monitoring langsung ke 133 kampung, memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, sekaligus mengusulkan agar KPK turun tangan mengaudit penggunaan keuangan daerah.
“Pj. Sekda meminta KPK memeriksa kami, para kepala kampung. Saya balik, saya minta KPK periksa dulu anggaran pemerintah daerah, apakah yang salah kampung atau justru ada masalah di tingkat yang lebih tinggi,” tutupnya.
