Tabloidbnn.info | Aceh Tamiang – Komisi II DPRK Aceh Tamiang Membacakan Hasil Pembahasan dan hasil Pansus terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait anggaran pendapatan belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang TA 2024 pada sidang Paripurna di ruang sidang utama DPRK setempat, Jum’at, (9/5/2025) sore.
Pada sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Syaiful Bahri dari Partai Gerindra yang didampingi Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon dan M. Nur Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang serta dihadiri oleh 27 anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail dan undangan lainnya.
Kemudian dalam sidang paripurna tersebut masing-masing dari lima Komisi di DPRK Aceh Tamiang Membacakan Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun anggaran 2024
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang, Sarhadi melalui anggota Komisi II DPRK Aceh Tamiang, Jamil Hasan membacakan hasil Pansus Komisi II terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun anggaran 2024.
.
Jamil Hasan menyampaikan bahwa Komisi II DPRK Aceh Tamiang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan dalam keputusan dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Tamiang nomor 100. 1.7/05/2025 tentang pembentukan panitia khusus 2 dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Tamiang bidang perekonomian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati Aceh Tamiang tahun anggaran 2024.
Dijelaskannya, adapun pansus ini membidangi perekonomian yang meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian Perkebunan Dan Peternakan, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Bagian Ekonomi Aceh Tamiang.
Dengan telah dilaksanakannya rapat dengar pendapat dan peninjauan lapangan bersama instansi atau dinas terkait maka laporan panitia khusus komisi II DPRK Aceh Tamiang memuat catatan-catatan sebagai berikut :
Dinas Perhubungan
Dalam hal pembuatan getek(alat transportasi penyeberangan di sungai) dengan anggaran sebesar 600 juta yang terletak di kampung Baru Kecamatan Seruway perlu segera dilakukan tata kelola atau sistem pengelolaan Getek tersebut.
Selanjutnya, untuk Kabel atau sling penahan Getek yang sangat kecil tersebut perlu segera diganti, karena dikhawatirkan ketika air banjir dengan arus yang deras, kabel penahan tersebut menjadi putus.
Sementara untuk tarif sekali penyeberangan sebesar Rp. 70.000 untuk roda enam, Rp. 50.000 untuk roda empat dan untuk roda tiga Rp. 30.000, kami menilai tarif penyeberangan masih terlalu mahal.
Terkait pengelolaan parkir, Komisi II DPRK Aceh Tamiang juga meminta kepada dinas terkait untuk menertibkan parkir liar khususnya di kota Kuala Simpang.
Jamil Hasan juga mengatakan bahwa parkir sebagai salah satu sumber PAD, pendapatannya perlu ditingkatkan dengan cara membuka peluang dan pengkajian, Untuk pengelolaan parkir bisa diberikan ke pihak ketiga.
Selanjutnya, peningkatan bangunan dan mengoptimalkan lahan parkir di pajak pagi SD negeri 3 Kuala Simpang, mengkaji bangunan pusat pasar di pusat kota Kuala Simpang tingkat duanya tidak terpakai, digunakan untuk lahan parkir serta ide Kepala Dinas perhubungan Aceh Tamiang terkait pemanfaatan lahan kosong di belakang eks toko Garuda untuk lahan parkir portal dinilai sangat baik.
Kemudian perlu dilakukan penertiban terhadap usaha doorsmeer di pinggir jalan terutama yang ada di kecamatan kejuruan muda, karena berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan
Dinas Pertanian Perkebunan Dan Perikanan
Perlu segera diupayakan optimalisasi CSR hgu perkebunan yang ada di Aceh Tamiang untuk dapat mendukung produktivitas pertanian perkebunan masyarakat pendidikan ekonomi masyarakat dan perawatan atau perbaikan sarana infrastruktur jalan umum di seputaran wilayah HGU atau PKS.
Penyaluran pupuk subsidi kepada petani perlu diawasi dan dievaluasi kebutuhannya serta mengoptimalkan kerja kelompok tani dalam penyaluran pupuk subsidi dan memberikan pendampingan dan fasilitas terhadap kelompok-kelompok tani dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok tani, pengajuan kuota dan pendistribusian atau penebusan pupuk subsidi.
Dinas Pangan Kelautan Dan Perikanan
Untuk pengadaan perahu nelayan di kecamatan seruway dalam penyalurannya harus tepat sasaran sehingga bantuan tersebut dapat bermanfaat dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
Pembangunan gedung Bulog di kabupaten Aceh Tamiang harus segera terealisasikan.
Menganjurkan untuk memfungsikan kembali pos retribusi di gerbang perbatasan sehingga kita dapat mengetahui barang masuk dan keluar dari dan ke kabupaten Aceh Tamiang yang berguna untuk perencanaan pengawasan terhadap barang yang ada dan keluar dari Aceh Tamiang
Jamil Hasan juga menyampaikan bahwa Komisi II DPRK Aceh menyesalkan atas ketidakhadiran kepala dinas pangan kelautan dan perikanan dalam hal pertemuan dan pembahasan dengan panitia khusus 2 dan meminta kedepannya untuk tidak terjadi lagi.
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
Untuk pabrik Nilam yang sudah berdiri agar terus diupayakan menjaga ketersediaan dan kualitas bahan baku mencari market-market baru untuk peningkatan produksi dan dapat menjaga harga serta agar selalu menjaga kualitas dari minyak nilam yang dihasilkan.
Bantuan kontainer gerobak jualan sebanyak 25 unit yang telah disalurkan kepada para pedagang penerima agar terus dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui dampak perkembangannya yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengadaan di tahun berikutnya.
Untuk ide inovatif tentang pembentukan koperasi Syariah dari kepala dinas koperindag perlu didukung karena bagian dari membangun kemandirian dan ketahanan perekonomian lokal atau daerah dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Dengan potensi yang dapat terus dikembangkan hingga keluar daerah.
Dinas Pemadam Kebakaran
Pembelian baju anti panas untuk pemadam Man api di lapangan setiap petugas damkar perlu diberikan pembekalan tentang pemadaman dengan segala kondisi..
Bagian Ekonomi Setdakap Aceh Tamiang
Perlu dilakukan pengawasan rutin secara maksimal terhadap distribusi gas elpiji 3 kg subsidi dan distribusi pupuk subsidi mengingat penyumbang angka inflasi terbesar di Aceh Tamiang bersumber dari barang kebutuhan pokok untuk makanan seperti cabe bawang serta lainnya maka perlu dilakukan suatu langkah-langkah di masa-masa yang akan datang untuk mengatasi hal tersebut.
Demikian laporan panitia khusus ini kami sampaikan dan kami harapkan rekomendasi pansus ini benar-benar diperhatikan dan menjadi evaluasi pemerintah untuk perbaikan kabupaten Aceh Tamiang yang lebih baik, ungkap Jamil Hasan mengakhiri.
