Balikpapan – tabloidbnn. Info.
Klarifikasi tegas disampaikan pihak DPRD Balikpapan terkait isu pengadaan meja biliar di rumah jabatan DPRD yang belakangan menjadi sorotan publik.
Beredarnya kabar mengenai dugaan anggaran fantastis hingga mencapai Rp500 juta dinilai sebagai informasi yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini masyarakat.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, secara terbuka membantah isu tersebut.
Ia menegaskan bahwa nilai pengadaan meja biliar itu hanya sebesar Rp39 juta sesuai anggaran resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Banyak isu yang berkembang seolah-olah harganya ratusan juta. Itu tidak benar.
Anggaran pengadaan meja biliar ini hanya Rp39 juta dan bisa langsung dikonfirmasi ke Sekretariat Dewan.
Tidak ada penggelembungan harga ataupun permainan anggaran,” tegasnya saat memberikan klarifikasi kepada awak media.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat maupun lingkungan legislatif.
Menurutnya, informasi yang tidak utuh kerap memicu kesalahpahaman publik dan berpotensi mencoreng nama lembaga tanpa dasar yang jelas.
Tak hanya soal anggaran, Ketua DPRD juga menepis anggapan bahwa fasilitas meja biliar tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau hiburan eksklusif pejabat.
Ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut bersifat terbuka dan diperuntukkan bagi masyarakat umum, termasuk atlet cabang olahraga biliar di Kota Balikpapan.
“Bahkan atlet biliar Balikpapan sering latihan di sini dan semuanya gratis.
Saya persilakan siapa saja yang ingin menggunakan fasilitas itu selama untuk kegiatan positif. Jadi jangan digiring seolah-olah ini fasilitas pribadi,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga tersebut justru diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan dan aktivitas produktif masyarakat.
Ia menilai tudingan miring yang berkembang harus diluruskan agar publik memperoleh informasi yang berimbang dan objektif.
Selain pengadaan meja biliar, DPRD Balikpapan juga menjelaskan terkait renovasi aula rumah jabatan yang kini disebut jauh lebih representatif dibanding sebelumnya.
Aula tersebut saat ini aktif digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mulai dari kegiatan PAUD, TK, forum diskusi, rapat organisasi masyarakat, hingga kegiatan pembinaan komunitas.
Pihak pengelola menegaskan bahwa penggunaan aula tidak dipungut biaya selama mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.
Masyarakat hanya diminta mengajukan surat permohonan penggunaan guna menghindari benturan jadwal antar pengguna.
“Kenapa harus pakai surat? Supaya tertib administrasi dan tidak terjadi tabrakan jadwal.
Aula ini terbuka untuk masyarakat umum dan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan positif,” jelasnya.
Klarifikasi tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa seluruh fasilitas yang tersedia di rumah jabatan DPRD Balikpapan bukanlah ruang eksklusif, melainkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara terbuka dengan mekanisme yang jelas.
Di tengah derasnya arus informasi dan opini di media sosial, DPRD Balikpapan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi.
Transparansi anggaran dan keterbukaan penggunaan fasilitas publik, menurut pihak DPRD, tetap menjadi komitmen yang harus dijaga demi menghindari kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
(Onnel)
