Tabloidbnn.info.MIMIKA, PAPUA TENGAH.— Kabupaten Mimika tengah menghadapi situasi genting yang mengarah pada krisis tata kelola pemerintahan dan layanan dasar. Kekosongan kepemimpinan di tingkat kampung hingga dugaan gagalnya proyek air bersih kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Ketua Komunitas Pemuda Kei, Edoardus Rahawadan, mengungkapkan bahwa seluruh kepala kampung di Mimika dilaporkan berstatus purna tugas sejak Januari hingga Mei 2026. Ironisnya, hingga kini belum ada perpanjangan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah, yang mengakibatkan lumpuhnya roda pemerintahan di tingkat paling bawah.
Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan kampung. Pelayanan publik terhenti, pengelolaan dana desa terhambat, dan masyarakat berada dalam ketidakpastian, tegas Edoardus usai kunjungan dari Kampung Iwaka.
Kekosongan ini memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh adat dan warga mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah darurat guna menghindari dampak sosial yang lebih besar, termasuk potensi konflik horizontal.
Di tengah krisis kepemimpinan, persoalan lain yang tak kalah memprihatinkan adalah mandeknya proyek penyediaan air bersih di wilayah pesisir Mimika. Proyek yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi kebutuhan dasar warga, kini justru dinilai gagal total.
Edoardus menyebutkan, hasil pantauannya di Kampung Iwaka menunjukkan fasilitas air bersih yang dibangun tidak berfungsi. Pipa-pipa terlihat berkarat dan tidak pernah mengalirkan air.
Faktanya, masyarakat masih bergantung pada air hujan untuk bertahan hidup. Ini ironi di tengah klaim pembangunan, ujarnya.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah kampung pesisir seperti Ipaya, Paripi, dan Yaraya. Warga di wilayah tersebut mengaku tidak merasakan manfaat dari proyek yang telah lama dijanjikan pemerintah.
Kami masih minum air hujan. Tidak ada perubahan meskipun proyek air bersih sudah lama dijanjikan, ungkap seorang warga pesisir yang enggan disebutkan namanya.
Lebih jauh, Edoardus juga menyoroti dugaan praktik yang tidak transparan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menilai ada indikasi bahwa program air bersih justru menjadi ajang memperkaya oknum tertentu, baik dari unsur pemerintah maupun kontraktor.
Tak hanya itu, polemik juga muncul dalam penunjukan aparatur kampung. Warga Iwaka mempertanyakan kebijakan pengangkatan seorang pendatang sebagai Sekretaris Desa, yang dinilai mengabaikan potensi putra asli daerah.
“Mengapa orang luar dipaksakan menjabat, sementara anak-anak kampung sendiri tidak diberi kesempatan?” keluh seorang tokoh masyarakat.
Rangkaian persoalan ini memperlihatkan wajah buram tata kelola pemerintahan di Mimika: mulai dari krisis kepemimpinan, kegagalan program infrastruktur dasar, hingga gesekan sosial akibat minimnya representasi lokal.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah. Bukan sekadar klarifikasi, tetapi solusi konkret yang mampu memulihkan kepercayaan publik, mengembalikan fungsi pemerintahan kampung, serta menjamin hak dasar warga—terutama akses terhadap air bersih yang layak.
Tanpa intervensi cepat dan transparan, Mimika berisiko terjebak dalam krisis berkepanjangan yang dampaknya akan semakin meluas hingga ke akar kehidupan masyarakat. (Erwin)Q
