Tabloidbnn.info.TIMIKA.– Pengelolaan dana hibah operasional haji yang telah diterima Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kabupaten Mimika menjadi perhatian publik. Pemuda Muslim Mimika meminta agar penggunaan dana hibah sebesar Rp1 miliar yang telah dicairkan dari total alokasi Rp2 miliar dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut Pemuda Muslim Mimika, transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan ibadah haji. Terlebih, dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan uang rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Kami meminta PPIHD Kabupaten Mimika memberikan penjelasan secara terbuka terkait penggunaan dana hibah yang telah diterima. Masyarakat berhak mengetahui peruntukan anggaran tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik,” ujar Ketua Pemuda Muslim Mimika.
Ia menjelaskan bahwa muncul sejumlah pertanyaan dari masyarakat terkait mekanisme pengelolaan dana hibah tersebut. Karena itu, diperlukan penjelasan yang komprehensif dari pihak-pihak terkait agar semua informasi dapat tersampaikan secara jelas dan objektif.
Pemuda Muslim Mimika juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika serta DPRK Mimika untuk menjalankan fungsi pengawasan melalui forum dialog maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah haji.
Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk mencari kesalahan ataupun menghambat pelayanan kepada jamaah haji, melainkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“Pengawasan yang baik merupakan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan program pelayanan publik. Karena itu, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak muncul persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Pemuda Muslim Mimika mengajak seluruh pihak untuk menjadikan persoalan ini sebagai momentum memperkuat tata kelola pengelolaan dana publik yang profesional dan akuntabel. Dengan keterbukaan serta komunikasi yang baik, diharapkan pelayanan kepada jamaah haji dapat berjalan maksimal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Mari kita bersama-sama membantu Pemerintah Kabupaten Mimika menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memastikan setiap anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
