Tabloidbnn.info.MIMIKA, PAPUA TENGAH (20/04/2026)
Koperasi Merah Putih Kelurahan Koperapoka menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 pada Senin pagi di ruang rapat Kantor Kelurahan Koperapoka. Forum tertinggi dalam struktur koperasi ini berlangsung tertib, namun menyisakan satu persoalan mendasar yang belum terpecahkan: ketiadaan lahan untuk menopang operasional dan pengembangan usaha.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Koperasi, Johny Yosep Muntaweyau, serta dihadiri pengurus, pengawas, Lurah Koperapoka Frengky M. Dolwala, dan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Abu Bakar Pagesa.
Dalam arahannya, Abu Bakar Pagesa menegaskan bahwa RAT bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen vital dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi koperasi. Ia menekankan bahwa melalui forum ini, pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan.
“RAT adalah ruang evaluasi sekaligus penentu masa depan koperasi. Di sinilah anggota memiliki peran penuh dalam mengontrol dan mengarahkan organisasi,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, hingga sesi diskusi yang berlangsung dinamis. Namun di balik kelancaran agenda formal tersebut, terselip kegelisahan yang sama dari pengurus dan anggota: keterbatasan ruang gerak akibat tidak adanya lahan.
Ketua Koperasi, Johny Yosep Muntaweyau, mengungkapkan bahwa secara administratif koperasi telah memenuhi seluruh persyaratan. Namun secara faktual, koperasi belum mampu berkembang optimal karena belum memiliki kantor maupun unit usaha yang representatif.
“Kami sudah siap dari sisi administrasi, tetapi belum punya ruang untuk bergerak. Ini menjadi tantangan utama yang terus kami hadapi,” ujarnya.
Upaya pencarian lahan, lanjut Johny, telah dilakukan dengan mengincar aset milik pemerintah. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa Kelurahan Koperapoka tidak memiliki lahan pemerintah yang dapat dimanfaatkan, sementara kepadatan permukiman warga semakin mempersempit peluang.
Sebagai alternatif, pengurus mulai mempertimbangkan skema sewa lahan atau bangunan sebagai solusi jangka pendek. Meski demikian, langkah ini dinilai membutuhkan dukungan serius dari pemerintah setempat agar tidak menjadi beban baru bagi koperasi.
Lurah Koperapoka, Frengky M. Dolwala, turut mengakui bahwa persoalan lahan menjadi hambatan struktural yang mengunci potensi koperasi. Ia menilai tanpa infrastruktur dasar, koperasi sulit menjalankan fungsi ekonominya secara maksimal.
“Bukan karena tidak ada niat atau program, tetapi memang ruangnya belum tersedia. Ini yang harus kita carikan jalan keluar bersama,” katanya.
Diskusi dalam RAT pun mengerucut pada satu kesimpulan: keberlangsungan koperasi tidak cukup hanya ditopang oleh administrasi yang baik, tetapi juga membutuhkan dukungan nyata berupa fasilitas fisik. Tanpa itu, koperasi berisiko stagnan di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan anggota.
RAT Koperasi Merah Putih Koperapoka akhirnya bukan hanya menjadi forum laporan tahunan, tetapi juga panggung refleksi atas tantangan klasik yang masih membayangi gerakan koperasi di tingkat akar rumput—antara semangat kolektif yang tumbuh dan keterbatasan struktural yang belum terselesaikan.
Sirk
