Tabloidbnn.info Palangkaraya, Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, merespons atas pelaporan gubernur H. Sugianto Sabran, dan sejumlah pejabat, ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos)
Menurut pelaksana tugas (Plt) sekda provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, pihaknya mempersilakan laporan dari masyarakat tersebut, terhadap jalannya pemerintahan saat ini, sebab masyarakat memiliki hak untuk itu.
Yang pastinya apa yang dicurigai pelapor itu, tidak benar adanya pihak kami dapat mempertanggung jawabkan semua itu, ujar Katma kepada awak media, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin 11/11/2024.
Terkait tudingan adanya korupsi bansos yang disalurkan pemrov Kalteng, ia menyebut hal itu hanya sebatas dugaan dan kami mengakui kinerja pemerintahan tidak lepas dari kritik dan tudingan terang Katma.
Pemrov Kalteng, tidak terganggu dengan adannya pelaporan itu kami tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan yang dituding pelapor tersebut bermasalah bukanlah bansos, melainkan bantuan dalam program pasar penyeimbang, untuk pengendalian inflasi di Kalteng, ungkap Katma.
Menjawab semua, adanya peningkatan alokasi angaran dana bansos pada 2024, Katma menyebutkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tahun politik ini, alokasi tersebut murni keinginan pemrov Kalteng untuk mengatasi inflasi paparnya.
Kita masih ingat pada tahun 2022 lalu, inflasi Kalteng tertinggi ketiga seindonesia, maka untuk mengatasi hal tersebut, perlu menekan lonjakan harga dengan melaksanakan operasi pasar, berupa pasar penyeimbang sambung Katma.
Kebijakan pemrov Kalteng menekan tingginya harga saat inflasi juga diambil, lantaran masih banyak warga miskin di Kalteng, yang memiliki daya beli rendah.
Atas persoalan itu, pada 2023-2024, seiring dengan meningkatnya APBD pemrov Kalteng, pihaknya meningkatkan angaran untuk belanja pasar penyeimbang, dan mari kita lihat sekarang dari kebijakan tersebut, harga bahan pokok di Kalteng bisa stabil.
Dikesempatan lain, Plt Kadisdik pemrov Kalteng M. Reza Prabowo, juga menangapi tudingan adanya korupsi dalam penyaluran beasiswa dan tabungan beasiswa berkah (tabe) oleh pemrov Kalteng.
Tabe inikan program baik, yang harus bersama kita mengawalnya,dan kami pastikan ini bukan komoditas politik atau menguntungkan dan merugikan salahsatu Paslon dalam pilkada Kalteng 2024 sekarang ini.
Menurut Reza, pelaporan itu, justru berdampak bagi berjalannya pemerintahan saat ini, sebab ketika harus mendatangi lembaga-lembaga terkait untuk memberikan klarifikasi, dan juga berdampak pada efesiensi waktu, untuk menjalankan program-program yang ada dari pemrov Kalteng.
Saya rasa hal itu tidak perlu dilakukan, karena akan memakan waktu kami dalam menjalankan tugas pemerintahan, ditambah lagi urusan memberikan keterangan, sedangkan kami membagi jadwal saja sudah memakn waktu tutup Reza