Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq didampingi Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widihartanto, Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin
Tabloidbnn.info.Jayapura,– Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Izharul Haq mengatakan, pada anggaran tahun 2026 pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas target pajak dalam negeri Rp5,73 triliun, pajak perdagangan internasional Rp234,54 miliar serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp808,25 miliar.
Sementara itu, pajak perdagangan internasional menyumbang Rp30,58 miliar yang sebagian besar berasal dari bea masuk atas barang impor dan jasa.
“PNBP Kinerja per 31 Januari 2026 terpantau baik. PNBP telah terkumpul 5,92 persen dari target atau Rp47,86 miliar. Capaian ini mendorong realisasi PNBP lainnya senilai Rp40,65 miliar dan pendapatan badan layanan umum Rp7,21 miliar,” tuturnya.
Ia menambahkan, terdapat PNBP dari kekayaan negara dan lelang yang terealisasi Rp65,91 juta, berasal dari pengelolaan BMN, pengelolaan penagihan negara serta lelang.
Untuk anggaran tahun 2026, pemerintah mengalokasikan pagu belanja negara di wilayah Papua sebesar Rp53,54 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp17,24 triliun dan transfer ke daerah Rp36,30 triliun.
Hingga 31 Januari 2026, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp4,33 triliun atau 8,09 persen dari pagu.
“Nilai realisasi ini meningkat year-on-year dibandingkan Januari 2025 sebesar 7,60 persen. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua melalui percepatan belanja pada awal tahun 2026,” bebernya.
Lebih lanjut, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp528,68 miliar atau meningkat 27,99 persen dibandingkan tahun lalu.
Sementara hingga akhir Januari 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan transfer ke daerah senilai Rp3,80 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 5,27 persen. (hsb)












