Tabloidbnn.info-PALEMBANG-Upaya Menjaga stabilitas pangan kembali menjadi sorotan. Melalui forum Fokus Grup Diskusi (FGD) yang digelar di Ballroom Airish Hotel Palembang, Senin (30/9) pukul 10.00 WIB, sejumlah pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas strategi pengawasan multi struktural dalam program Gerakan Pangan Murah (PGM).
Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Gerakan Pangan Murah, yang bertujuan menjaga pasokan, menekan harga, sekaligus meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Kasubdit Kamsus Polda Sumsel, AKBP Dudi Novery, menjelaskan forum ini digelar untuk menyusun strategi pengawasan yang efektif agar gerakan pangan murah tidak melenceng dari tujuan dan Sasaran. “Melalui FGD ini, kita ingin mengidentifikasi potensi masalah, merumuskan solusi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengawasan program pangan murah,” tegasnya.
Potensi masalah yang dipahami mencakup beragam aspek mulai dari petunjuk teknis pelaksanaan yang belum maksimal, pemilihan vendor yang tidak tepat, hingga lemahnya evaluasi dan pelaporan.
FGD menggambarkan lima aspek kunci yang menjadi perhatian. Mekanisme Pengawasan- memastikan harga dan pasokan benar-benar terkendali. Ketersediaan Pangan, menjamin stok tetap cukup dan stabil. Stabilitas Harga, agar harga pangan murah benar-benar lebih terjangkau.
“FGD ini bukan sekedar forum diskusi, tapi langkah nyata untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat gerakan pangan murah,” tutup AKBP Dudi Novery.
Kualitas Pangan, distribusi dijaga agar tidak mengorbankan timbal balik dan keamanan pangan. Dan pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan menggunakan teknologi untuk laporan cepat terkait distribusi dan harga.
Sementara itu, Kompol Ali Rozikin mengungkapkan, satgas pangan saat ini terus melakukan pengawasan, seperti beras harganya cenderung ada kenaikan pada Agustus September.
“kita lakukan pengawasan. Kami sudah menduga, sebelum adanya pernyataan beras oplosan tidak sesuai mutu daripada lebel. Kami sempat turun ke produsen beras melakukan pengecekan dan Alhamdulillah di wilayah kita tidak terjadi gangguan inflasi tinggi,” tegasnya.
Pihaknya juga menegaskan, Polda Sumsel juga sering melakukan sidak dipimpin Dirkrimsus secara langsung, kami juga laksanakan GPN, sasaran kami yang pinggir pinggir jadi jualannya keliling ke daerah yang pinggiran.
Pengawasan GPN ini untuk kejahatan di instansi tidak terlalu besar, karena tonase juga kecil paling seminggu 2 ton. Disatgas pangan kami bekerjasama dengan sejumlah pihak, ada dinas YKPP, Pertanian, Perindustrian perdagangan, inspektorat, BI, OJK, dan lain-lain.
Dari sisi distribusi, Bulog menekankan pentingnya disiplin dalam penyaluran beras SPHP. Subandi, perwakilan Bulog menyampaikan bahwa stok beras medium di gudang Bulog Palembang saat ini sangat mencukupi.
Mereka memiliki pola distribusi melalui tujuh jalur, mulai dari koperasi, pasar tradisional, ritel modern, hingga pemerintah daerah.
“Barang yang keluar harus habis tersalurkan.Penyaluran SPHP sudah menjangkau 12 pasar di Kota Palembang, dan akan tersebar ke 17 kabupaten/kota lain,” jelas Subandi.
Sementara itu, Disperindag Sumsel Melalui Kabid Perdagangan Sri Masnun menyebut program pangan murah saat ini banyak dialihkan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas). Koordinasi ini, menurutnya, disertai dengan pemantauan harga rutin, sosialisasi melalui media, hingga infografis publikasi.
“Kegiatan pangan murah kami gelar setiap bulan di tengah organisasi. Harga-harga dipastikan di bawah pasar, dan selalu pemantauan langsung agar tepat sasaran,” ujarnya.
FGD ini menegaskan bahwa sinergi antar-pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat menjadi kunci suksesnya gerakan pangan murah. Dan seluruh pihak diminta ikut terlibat langsung dalam melakukan pengawasan program nasional PGM sehingga tepat sasaran.(Ian)
