Tabloidbnn.info. Palu. Kunjungan kerja Komisi A DPRD Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) teruangkap sebanyak 1.171 tenaga honorer di Kota Palu tidak pernah diusulkan BKPSDM Kota Palu.
Dari Facebook (FB) Sulteng, bahwa hal tersebut disampaikan langsung pejabat KemenPAN-RB kepada rombongan DPRD Palu itu pada jumat, 21 November 2025.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Ucu Susanto bersama anggota komisi A lainnya, Ulfa, serta Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah mengatakan temuan ini mengejutkan karena membantu mempengaruhi ribuan honorer karena mereka otomatis tidak masuk dalam sistem penerimaan maupun tenaga non-ASN.
“Kalau tidak diusulkan, otomatis mereka tidak masuk sistem,” kata Ucu di Jakarta seperti ditulis Faka Sulteng kemarin, Jumat 21/11/2025, sama diketahui bahwa temuan ini muncul di tengah banyaknya laporan mengenai dugaan adanya PPPK “siluman” di Pemerintah Kota Palu, yakni individu yang disebut tidak pernah menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak namun tiba-tiba dinyatakan lolos sebagai PPPK.
Ucu menilai ketidakteraturan administrasi tersebut, harus segera diusut karena berkaitan langsung dengan peluang dan hak honorer yang telah bekerja bertahun-tahun.
Dalam pertemuan kunjungan tersebut, Ketua Aliansi Kehormatan Kota Palu, Himah pula mengatakan para kehormatan kecewa karena kelalaian administrasi ini dapat mengancam masa depan mereka.
Dikatakan Ucu, menyesalkan ketidakhadiran BKPSDM Kota Palu dalam agenda di kementerian. “Padahal, di RDP (Rapat Dengar Pendapat,red) sebelumnya mereka hadir, namun saat berkunjung ke KemenPAN-RB justru tidak berkencan,” ujar Ucu, sambila menambahkan yang mendampingi mereka hanya Inspektorat.
Terhadap kasus dugaan praktik kongkalikong di penerimaan PPPK ini, DPRD Kota Palu berencana memanggil BKPSDM untuk meminta penjelasan, sekaligus memastikan penyebab tidak mengusulkannya 1.171 honorer tersebut.
DPRD Ucu juga akan menelusuri laporan terkait dugaan PPPK “siluman” itu. “Kami akan menindaklanjuti lebih lanjut secepatnya. Tidak boleh ada yang dirugikan akibat kelalaian administrasi,” tegas Ucu. (tim)
