Tabloidbnn.info.Jakarta— Hubungan antara kekuasaan, kritik publik, dan kebebasan pers menjadi topik utama dalam dialog antara Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Bambang Harymurti, jurnalis senior Tempo, yang ditayangkan melalui kanal YouTube Total Politik pada 25 Desember 2025.
Dalam perbincangan tersebut, Rio Prayogo memaparkan perspektifnya sebagai kepala daerah yang berada di tengah sorotan publik dan media. Ia menyampaikan bahwa jabatan publik secara inheren membawa konsekuensi berupa kritik, baik yang bersifat membangun maupun yang bernada keras. Menurut Rio, tantangan utama seorang pejabat adalah menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap kritik dan tanggung jawab menjaga stabilitas pemerintahan.
Rio menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh alergi terhadap kritik, karena kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Namun demikian, ia juga menyoroti pentingnya kritik yang berbasis data dan fakta, serta perlunya ruang dialog agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan media. Ia menilai bahwa komunikasi yang buruk sering kali memperuncing persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog terbuka.
Sementara itu, Bambang Harymurti menekankan bahwa kebebasan pers adalah fondasi utama demokrasi yang tidak boleh dikompromikan. Dengan pengalaman panjang di dunia jurnalistik, Bambang menyampaikan bahwa media memiliki fungsi kontrol sosial yang melekat, yakni mengawasi kekuasaan agar tidak berjalan tanpa akuntabilitas. Kritik media, menurutnya, bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pers kepada publik.
Bambang juga mengingatkan bahwa pejabat publik harus memiliki ketahanan mental dan etika demokrasi dalam menghadapi pemberitaan kritis. Ia menilai bahwa respons berlebihan terhadap kritik justru berpotensi menciptakan persepsi antidemokrasi dan merusak kepercayaan publik. Dalam pandangannya, sejarah pers di Indonesia menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers selalu berujung pada kemunduran demokrasi.
Dialog tersebut turut membahas dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan media di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat dan opini publik terbentuk dalam waktu singkat. Bambang menyoroti pentingnya profesionalisme jurnalis dalam menjaga akurasi dan etika, sementara Rio menekankan perlunya pejabat publik memahami cara kerja media agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.
Percakapan antara kedua tokoh ini menggambarkan realitas hubungan kekuasaan dan pers di Indonesia saat ini, yang kerap diwarnai ketegangan namun tetap harus dijaga dalam koridor demokrasi. Dialog tersebut menjadi refleksi bersama bahwa demokrasi hanya dapat berjalan sehat apabila kebebasan pers dihormati, kritik diterima secara dewasa, dan komunikasi antara pemerintah serta media dibangun secara terbuka dan berimbang. (**)
