Tabloidbnn.info | Timika, 15 Januari 2026 – Pemerintah Kampung (Pemkam) Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kampung pada Kamis (15/1). Agenda ini menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pengembangan potensi wisata lokal.
Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, menjelaskan bahwa Musrenbang tahun ini merupakan komitmen pemerintah kampung dalam menjalankan mekanisme perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Musrenbang ini adalah agenda tahunan yang wajib dilakukan. Meski sempat terkendala teknis sehingga baru terlaksana hari ini, kami tetap berkomitmen mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Norman dalam sesi jumpa pers usai kegiatan.
Sinergi Lintas Sektoral dan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Distrik Wania, unsur TNI-Polri dari Babinsa AD, perwakilan Lanud Yohanis Kapiyau, serta perwira Lanal Mimika. Norman menegaskan, kehadiran TNI-Polri bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya Pemkam Nawaripi memperkuat nilai persatuan dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat adat.
Fokus Pembangunan: Kolam Renang Standar Nasional dan Rumah Layak Huni
Hasil Musrenbang menetapkan seluruh usulan tingkat RT dan dusun sebagai prioritas. Beberapa poin strategis yang mencuat antara lain:
Infrastruktur Olahraga: Usulan pembangunan kolam renang berstandar nasional kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Proyek ini diajukan ke tingkat kabupaten mengingat keterbatasan Dana Desa yang mengalami penurunan signifikan.
Hunian Masyarakat: Dinas Perumahan Mimika mengonfirmasi realisasi pembangunan 10 unit rumah layak huni pada tahun 2026. Pembangunan ini akan berlokasi di kawasan Kampung Wisata Paive Merah Putih Nawaripi.
Ketahanan Pangan: Dinas Perikanan diharapkan dapat mendukung pengadaan bibit ikan untuk mengoptimalkan kolam ikan kampung sepanjang 600 meter yang dikelola melalui Dana Desa.
Transformasi Ekonomi melalui BUMDes dan Koperasi
Menyikapi penurunan Dana Desa dari Rp1 miliar menjadi sekitar Rp300 juta, Norman menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui BUMDes Nawaripi yang telah resmi terdaftar di Kementerian Desa sejak November 2025.
“Secara legalitas, BUMDes kita sudah diakui nasional. Kami tinggal menunggu proses akta notaris dari Kemenkumham. Dengan status hukum ini, BUMDes dapat bermitra secara profesional dengan pemerintah maupun swasta, termasuk mengikuti tender pekerjaan,” jelasnya.
Norman menginstruksikan pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih Nawaripi untuk bekerja lebih inovatif dan transparan dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan warga.
Pemkam Nawaripi juga terus mematangkan pengembangan kawasan Kampung Wisata Paive Kemoro Merah Putih. Saat ini, batas wilayah adat telah ditandai dengan gapura mulai dari RT 17 hingga Mil 21.
Terkait pengembangan kawasan tersebut, Norman berharap adanya dukungan dari pihak swasta. “Kami berharap PT Freeport Indonesia dapat memberikan dukungan, khususnya izin pengambilan material timbunan di wilayah Mil 21, guna mempercepat pembukaan akses dan pengembangan kawasan wisata ini,” tutupnya.
