Tabloidbnn.info. Mimika – Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK), Rafael Taorekeyau, menegaskan kritiknya terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam penyusunan struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Senin(19/01/2026).
Menurut Rafael, dalam proses tersebut tidak melibatkan masyarakat asli Mimika, khususnya suku Amume dan Kamoro, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya dan ekonomi daerah.
Rafael menilai bahwa pengabaian terhadap keterlibatan masyarakat asli dalam struktur BUMD dapat berdampak negatif terhadap aspirasi dan keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat adat.
Ia menuntut agar Pemerintah Kabupaten Mimika segera merevisi kebijakan tersebut dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat Amume dan Kamoro sehingga pengelolaan BUMD dapat berlangsung secara adil dan inklusif.
“Kami menolak kebijakan yang tidak melibatkan kami sebagai masyarakat asli di Mimika. Kami ingin duduk bersama dalam pembahasan dan pengambilan keputusan agar hak dan kepentingan kami dilindungi,” tegas Rafael.
Ia berharap agar pemerintah daerah segera menjawab aspirasi masyarakat pribumi yakni suku amume dan kamoro sebagian pemilik hak ulayat.
