Oleh: Mismaruddin Sofyan (Plt. Ketua DPW PBB Aceh)
Tabloidbnn.info | Banda Aceh – Dalam diskursus politik Partai Bulan Bintang (PBB) Aceh, partai berasas Islam memiliki pengalaman demokrasi yang khas dan berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dengan latar belakang sejarah konflik, kekhususan otonomi, hingga penerapan Syariat Islam, demokrasi di Aceh bukan sekadar prosedur elektoral. Ia membawa harapan besar akan keadilan, kesejahteraan, dan kepemimpinan yang bermoral.
Dalam konteks inilah, PBB Aceh berada pada momentum krusial untuk menata ulang kekuatan politiknya menjelang pesta demokrasi mendatang.
Transformasi Menuju Politik Rasional
Dinamika politik di Aceh menunjukkan bahwa partai politik kini dituntut tidak lagi sekadar hadir sebagai kontestan pemilu. Partai harus bertransformasi menjadi institusi yang mampu menjawab persoalan riil masyarakat. Pemilih Aceh saat ini semakin rasional dan kritis; mereka menuntut konsistensi antara nilai-nilai yang dikampanyekan dengan praktik politik di lapangan.
PBB Aceh, sebagai partai Islam nasional, memiliki modal ideologis yang kuat. Namun, modal tersebut harus terus dirawat melalui kerja-kerja politik yang nyata dan menyentuh akar rumput.
Kekuasaan sebagai Amanah
Dalam khazanah pemikiran politik Islam, kekuasaan dipahami sebagai amanah. Tokoh klasik Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan kekuasaan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat (Hirasat ad-din wa siyasat ad-dunya).
Prinsip ini sangat relevan dengan konteks Aceh. Namun, dalam praktik demokrasi elektoral modern, idealisme tersebut kerap diuji oleh pragmatisme politik, transaksi jangka pendek, dan personalisasi kekuasaan yang masih mewarnai kontestasi lokal.
Tantangan Konsolidasi dan Relevansi
Pengalaman pemilu sebelumnya menjadi pelajaran berharga. Fragmentasi kekuatan partai Islam, lemahnya konsolidasi internal, serta belum optimalnya penguatan basis kader adalah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Secara sosiologis, Aceh memiliki masyarakat religius yang potensial untuk mendukung “politik nilai” yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
PBB Aceh perlu memastikan struktur partai hingga tingkat terbawah berjalan efektif. Mesin organisasi harus bekerja konsisten, bukan hanya memanas menjelang pemilu. Konsolidasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Menjawab Kebutuhan Zaman
Tantangan utama politik Islam di Aceh saat ini bukanlah soal identitas, melainkan relevansi. Nilai-nilai Islam harus diterjemahkan ke dalam program kebijakan yang konkret:
- Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan amanah.
Perubahan sosial juga menuntut PBB Aceh untuk adaptif. Generasi muda Aceh yang tumbuh di ruang digital sangat kritis terhadap politik simbolik. Mereka menuntut keterbukaan dan partisipasi. PBB Aceh harus bergeser dari pendekatan elitis menuju pendekatan partisipatif—dari retorika menuju aksi nyata.
Refleksi dan Masa Depan Demokrasi
Demokrasi lokal Aceh masih menghadapi tantangan rendahnya pendidikan politik. Sesuai perspektif politik Islam, partai seharusnya menjadi sarana pendidikan yang membentuk etika dan tanggung jawab publik.
Menata ulang kekuatan berarti berani melakukan evaluasi internal secara jujur. Tanpa refleksi, partai akan terjebak dalam rutinitas tanpa transformasi. Pesta demokrasi bukanlah sekadar soal menang atau kalah, melainkan tentang arah dan kualitas politik itu sendiri.
Jika PBB Aceh mampu menjadikan demokrasi elektoral sebagai momentum pembaruan organisasi dan pengabdian publik, maka partai ini akan berkontribusi nyata bagi masa depan Aceh yang lebih bermartabat. Demokrasi Aceh membutuhkan partai yang kuat secara moral dan matang secara politik. Di sanalah ujian sesungguhnya bagi PBB Aceh.
