Tabloidbnn.info. Balikpapan. Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Barat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Ibu yang hingga kini mangkrak, meski telah menelan anggaran daerah mencapai Rp106 miliar.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan aliansi dalam pernyataan sikap yang digelar di Balikpapan Barat, menyusul kekecewaan masyarakat atas terbengkalainya proyek strategis sektor kesehatan yang seharusnya menjadi fasilitas layanan publik vital bagi warga.
Aliansi Balikpapan Barat yang terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis, dan perwakilan warga setempat. Mereka menilai DPRD memiliki kewenangan politik dan pengawasan untuk membuka secara terang benderang persoalan mangkraknya proyek tersebut.
Pembentukan Pansus DPRD Balikpapan untuk menyelidiki penyebab mangkraknya RS Sayang Ibu, termasuk menelusuri penggunaan anggaran Rp106 miliar, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta potensi adanya kelalaian maupun penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Proyek RS Sayang Ibu berlokasi di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sejak beberapa waktu terakhir terbengkalai tanpa kejelasan kelanjutan pembangunan.
Desakan menguat dalam beberapa hari terakhir dan disuarakan secara terbuka kepada DPRD Balikpapan pada awal tahun 2026, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap proyek-proyek mangkrak yang membebani APBD.
Aliansi menilai pembentukan Pansus penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah dinilai tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan hukum dan administratif, terlebih menyangkut hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.
Aliansi Balikpapan Barat meminta DPRD segera mengagendakan rapat internal, membentuk Pansus lintas fraksi, memanggil dinas terkait, kontraktor pelaksana, serta pihak pengawas proyek. Mereka juga mendorong hasil Pansus nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Balikpapan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pembentukan Pansus tersebut. Masyarakat berharap DPRD tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan publik serta menyelamatkan keuangan daerah.
(Onnel)
