Tabloidbnn.info.TIMIKA – Rencana rolling jabatan gelombang kedua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menuai sorotan publik. Selain menjadi bagian dari dinamika restrukturisasi birokrasi daerah, wacana ini juga memantik perdebatan serius setelah muncul dorongan dari pimpinan DPRK Mimika agar posisi strategis diprioritaskan bagi Anak Asli Papua (OAP).
Pandangan tersebut dinilai memiliki dasar historis dan konstitusional. Representasi OAP dalam birokrasi dianggap sebagai bagian dari semangat afirmasi dalam kebijakan otonomi khusus Papua, yang bertujuan mengembalikan ruang pengelolaan pemerintahan kepada masyarakat asli di tanahnya sendiri.
Namun, kritik tajam muncul dari kalangan mahasiswa dan pemikir muda daerah. Ketua Cabang GMKI Cabang Timika, Louis Fernando Afeanpah, menilai bahwa afirmasi tidak boleh berhenti pada sekadar simbol keterwakilan identitas tanpa dibarengi dengan kualitas dan kapasitas birokrasi yang memadai.
Menurutnya, dalam praktik pemerintahan sering muncul paradoks ketika afirmasi identitas justru dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya kompetensi atau menjadi ruang kompromi politik pragmatis.
> “Representasi OAP adalah keharusan moral dan historis, tetapi jika afirmasi hanya dijadikan angka statistik keterwakilan tanpa sistem merit yang kuat, maka itu justru berpotensi menjadi pengkhianatan sistemik terhadap masa depan Mimika,” tegas Louis.
Ia menjelaskan bahwa jabatan struktural dalam birokrasi bukan sekadar simbol identitas, melainkan fungsi manajerial yang menuntut kemampuan teknokratis. Seorang pejabat publik dituntut mampu mengelola program, anggaran, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif.
Karena itu, Louis menawarkan konsep **“meritokrasi afirmatif”**, yakni sebuah pendekatan yang memadukan prioritas bagi OAP dengan standar kompetensi yang terukur. Dalam konsep ini, setiap pejabat yang diangkat harus memiliki indikator kinerja yang jelas atau *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai alat ukur keberhasilan.
“Yang dibutuhkan Mimika bukan hanya nama asli di struktur organisasi, tetapi kapasitas asli yang mampu membongkar kemacetan birokrasi yang selama ini menghambat pelayanan publik, baik di wilayah pesisir maupun pegunungan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa tanpa keseimbangan antara identitas dan kualitas, rolling jabatan hanya akan menjadi sirkulasi elit di dalam birokrasi tanpa menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, Louis mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang memiliki dimensi moral dan tanggung jawab sosial.
“Jabatan adalah mandat publik bahkan mandat teologis. Ia harus dipertanggungjawabkan melalui keberhasilan sistem pemerintahan, bukan sekadar simbol keberpihakan yang semu,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar proses rolling jabatan di Mimika benar-benar dijadikan momentum reformasi birokrasi. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar representasi identitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap pejabat yang ditempatkan memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah dinamika politik dan tuntutan representasi yang semakin kuat, publik kini menanti apakah rolling jabatan di Mimika akan menjadi langkah transformasi birokrasi atau sekadar rotasi kekuasaan yang berulang tanpa perubahan berarti.
