Tabloidbnn.info. Aceh. – Tokoh permahati Aceh James NKRI, yang juga mantan penasehat Gubenur Aceh 2017-2022 menyoroti dugaan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pembangunan Aceh (PEMA)mengalir ke luar daerah Aceh, kabar itu pun membuat permahati Aceh bertanya dengan nada aneh dana tersebut kenapa di nikmati salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta di kegiatan perayaan Dies Natalis ke-60.
Kabar itu juga menjadi disorot berbagai media massa di Aceh, dan menghiasi di jagad maya di Aceh sehingga menuai gelombang pertanyaan dari public dan sehingga hadir di halaman Headline mereka masing – masin media, aneh memang kerja Direktur Utama PT.Pembangunan Aceh (PEMA).
Menanggapi persoalan di Aceh, James NKRI kepada awak media meyampaikan sikap dan pandangannya yang terjadi saat ini di Aceh. Putra Aceh yang berjulukan kota Juang dan pernah jadi Penasehat Gubernur Aceh sekaligus pengamat strategi politik dan bisnis, mendapat tanggapan serius terkait isu ini.
“Kalau benar dana CSR PEMA dipakai untuk acara di Jakarta, ini sangat jelas pengkhianatan terhadap rakyat Aceh,” kata James NKRI kepada awak media, Senin 8 September 2025.
Menurut James, PEMA merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lahir dari modal rakyat Aceh. Oleh karena itu, segala bentuk tanggung jawab sosial harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Aceh.
“Sesuai aturan, CSR itu untuk masyarakat sekitar perusahaan. Aceh masih punya banyak universitas swasta, sekolah, dan lembaga pendidikan yang butuh dukungan. Kenapa malah lari ke luar? Jangan-jangan saya menduga ada konspirasi dan muslihat tertentu,” ujarnya.
James menegaskan, bantuan keluar daerah baru bisa diterima jika Aceh sudah benar-benar makmur. “Kalau Aceh sudah maju, pendidikan dan ekonomi rakyat terpenuhi, tentu wajar kita bantu saudara di luar. Tapi kenyataannya Aceh masih tertinggal. Jadi menyalurkan CSR ke luar sama saja menutup mata terhadap penderitaan rakyat sendiri,” tegasnya.
Selain isu CSR, James juga menyoroti kabar soal bonus jumbo miliaran rupiah yang disebut cair lewat RUPS Sirkuler pada 24 Juni 2026. Bonus itu bahkan diduga ditarik tunai tanpa laporan resmi.
“Ini sudah dilaporkan ke KPK dan PPATK. Kalau benar, berarti PEMA lebih sibuk mengurus kepentingan segelintir orang ketimbang tugas utamanya untuk rakyat Aceh,” ujar James.
Ia menambahkan, DPRA dan Gubernur Aceh harus segera turun tangan memanggil Direktur Utama PEMA untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. “Rakyat Aceh berhak tahu, PEMA Aceh ini kerja untuk siapa? Untuk kesejahteraan Masyarakat Aceh atau hanya untuk di nikmati oleh elit – elit tertentu dan pihak lain luar Aceh?” Pungkasnya James NKRI.(MZ)
