Tabloidbnn.info | Aceh Tamiang – Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH., menerima audiensi strategis dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) dan delegasi Kerajaan Belanda di Aula Setdakab, Senin (30/03/26).
Pertemuan ini fokus pada dua agenda utama: percepatan pemulihan sosial-ekonomi pasca-bencana dan penguatan ekosistem kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Armia Pahmi menegaskan bahwa pemulihan pasca-bencana di Aceh Tamiang tidak hanya terbatas pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh aspek resiliensi masyarakat.
”Upaya kita tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung atau jalan yang rusak. Fokus utama kita adalah membangun kembali kehidupan masyarakat agar lebih kuat dan mandiri dibandingkan sebelum bencana melanda,” tegas Bupati.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang tengah memprioritaskan pembangunan hunian bagi warga terdampak. Bupati menginstruksikan jajarannya untuk memangkas birokrasi yang menghambat agar bantuan dari para donatur dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya integritas dalam penyaluran bantuan. Ia menjamin bahwa seluruh dukungan, baik dari sektor swasta maupun lembaga internasional, dikelola secara transparan.
”Kita harus memastikan setiap bantuan jatuh ke tangan yang tepat. Kecepatan kerja yang kita lakukan hari ini adalah bentuk nyata komitmen kemanusiaan pemerintah daerah,” tambahnya.
Sejalan dengan upaya pemulihan, CEO IDH Global, Daan Wensing, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Aceh Tamiang melalui sektor perkebunan. IDH memandang kelapa sawit rakyat sebagai pilar utama stabilitas ekonomi daerah.
”Kami memperkuat koordinasi dengan mitra lokal dan global guna memastikan transformasi sawit berkelanjutan berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi warga. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk FKL, adalah kunci untuk menciptakan dampak yang nyata dan jangka panjang,” ujar Daan Wensing.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyinergikan program kerja antara pemerintah daerah, mitra internasional, dan sektor swasta. Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran pimpinan IDH, unsur Forkopimda, Kepala SKPK terkait, unsur Forkopimcam, serta para pemangku kepentingan lainnya.
