Tabloidbnn.info.Timika,— Kekosongan bahan bakar minyak (BBM) melanda Kabupaten Mimika dalam sepekan terakhir.
Kondisi ini menyebabkan antrean panjang di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bahkan sejumlah warga terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Situasi tersebut menjadi perhatian serius DPRK Mimika. Melalui Komisi II, lembaga legislatif daerah itu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Pertamina pada Jumat (3/10) untuk membahas penyebab kekosongan BBM dan langkah percepatan distribusi.
Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menegaskan, kekosongan BBM telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dampaknya sangat luas, mulai dari transportasi, distribusi barang, hingga aktivitas nelayan dan pelaku usaha kecil. Kami mendesak Pertamina segera menormalkan pasokan,” ujarnya.
Dari hasil penjelasan Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, kekosongan BBM di Mimika disebabkan oleh keterlambatan pasokan akibat cuaca buruk di perairan Papua.
Kapal pengangkut yang membawa BBM dari depo utama di Jayapura dan Sorong tertahan karena gelombang tinggi sehingga distribusi ke Timika tidak sesuai jadwal.
Sales Branch Manager Pertamina Rayon II Papua Tengah, Vifki Leondo, menjelaskan pihaknya mengalami hambatan teknis di jalur laut selama beberapa hari terakhir.
“Kapal pengangkut sempat tertahan untuk alasan keselamatan. Begitu cuaca membaik, distribusi langsung kami percepat,” katanya.
Selain faktor cuaca, keterlambatan distribusi juga diperparah oleh tingginya konsumsi masyarakat Mimika yang meningkat pasca libur panjang.
Beberapa SPBU melaporkan stok BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi habis sebelum waktu pengiriman berikutnya tiba.
Kekosongan BBM menyebabkan antrean kendaraan di berbagai titik kota Timika, seperti SPBU Jalan Yos Sudarso, SPBU Irigasi, dan SPBU SP3.
Sebagian kendaraan antre hingga berjam-jam setiap hari. Situasi ini juga dimanfaatkan sejumlah oknum yang menjual BBM eceran di pinggir jalan dengan harga mencapai dua kali lipat dari harga resmi.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mempercepat pemulihan stok.
Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sistem pembatasan pembelian dan penggunaan QR Code di SPBU guna mencegah penimbunan oleh pelaku tidak bertanggung jawab.
Langkah Antisipasi
Untuk mencegah kekosongan berulang, DPRK Mimika mendorong Pertamina menambah kapasitas tangki penampungan di depo Timika serta menyiapkan kapal cadangan untuk distribusi darurat ketika cuaca ekstrem terjadi.
“Kami berharap ada sistem distribusi yang lebih tangguh. Masyarakat tidak boleh terus dirugikan oleh keterlambatan logistik,” tegas Anggota Komisi II DPRK Mimika, Desi Putrika.
Dengan normalisasi distribusi yang dijanjikan Pertamina, pemerintah daerah berharap pasokan BBM di Mimika dapat kembali stabil dalam waktu dekat. (red)
