Tabloidbnn.info. Timika. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Kode EtikPenyelenggara Pemilu (KEPP) dengan Nomor Perkara : 94-PKE-DKPP/II/2025, di Kantor KPU Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (19/6).
Perkara ini disampaikan oleh Bilkovin Nahason Erebun melalui Kuasa Hukumnya, Mirza Zulkarnaen dan Ali Syariati.
Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika, Frans Wetipo (Teradu I), bersama 4 (empat) Anggota lainnya yakni : Yusuf Herry Sraun, Arfah, Diana Maria Dayme, dan Salahudin Renyaan (masing-masing sebagai Teradu II hingga V).
Dalam aduannya, Pengadu menilai para Teradu tidak profesional dalam menangani laporan yang disampaikan, yang berkaitan dengan dugaan Pelanggaran atas Mutasi Pejabat yang dilakukan oleh Plt. Bupati Mimika yang mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
Mirza Zulkarnaen juga menuding adanya maladministrasi, dengan dugaan pemalsuan tanggal pada Publikasi Status Laporan.
“Laporan kami terima pada tanggal 27 November 2024, namun status Hasil Laporan baru kami terima pada tanggal 29 Oktober 2024. Anehnya, laporan itu disebut telah ditandatangani dan diumumkan pada 7 Oktober 2024,” ujar Mirza dalam sidang.
Menanganggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Mimika, Diana Maria Dayme, mewakili para Teradu membantah tudingan Pengadu.
Ia menyatakan Bawaslu Mimika telah menjalankan Tugas dan Fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sejak awal, draft Status Laporan sudah kami susun. Namun proses penyampaian Hasil Laporan terkendala karena belum mendapatkan tanda tangan Ketua Bawaslu Mimika, sehingga tidak dapat disampaikan tepat waktu,” jelas Diana.
Diana juga menegaskan tuduhan pemalsuan tanggal tidak berdasar. “Kami bekerja sesuai aturan. Keterlambatan terjadi murni karena kendala administratif, bukan karena kesengajaan,” tambahnya.
Sidang dipimpin oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi selaku Ketua Majelis, dengan anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua, yakni Yulianus Nukuwo (unsur masyarakat) dan Sepo Newipa (unsur KPU). (merah)
