Tabloidbnn.info.Jakarta. Mahfud MD membeberkan informasi mengejutkan mengenai kebocoran kekayaan negara, khususnya di sektor pertambangan. Dalam sebuah podcast di Forum Keadilan TV, Mahfud mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menemukan ketidaksinkronan besar antara laporan ekspor Indonesia dan catatan negara tujuan.
Bahkan, Prabowo disebut membeli data dari luar negeri untuk memastikan kebenaran selisih fantastis tersebut.
Data Beli dari Luar Negeri, Selisih Mencolok
Mahfud menceritakan Prabowo punya dokumen perbandingan ekspor-impor dari negara mitra.
Contohnya, Indonesia melaporkan ekspor 10 juta ton, tetapi negara tujuan mencatat impor 100 juta ton.
“Presiden mengatakan, ‘Ini bukan data dari dalam, saya beli data dari luar,” ujar Mahfud. Menurutnya, data itu mengungkap daftar perusahaan dan pengusaha lokal yang puluhan tahun memakan uang negara melalui praktik penggelapan kekayaan sumber daya alam.
“Beliau tahu perusahaan ini sudah 34 tahun makan uang negara, yang itu 25 tahun, yang lain sampai 40 tahun,” kata Mahfud.
Prabowo Tegur Kapolri dan Panglima: ‘Percuma Bintang 4 Kalau Tak Bela Rakyat’
Pengungkapan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas setelah pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri pada 7 November 2025. Rapat turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Menurut Mahfud, Prabowo menegaskan aparat keamanan harus berpihak pada rakyat dan menindak para pengemplang kekayaan negara.
“Tidak ada gunanya kamu bintang empat kalau tidak bisa membantu rakyat,” ujar Mahfud menirukan Presiden.
Prabowo juga menyoroti buruknya tata kelola sektor sumber daya alam yang membuat negara “diserobot pebisnis-pebisnis tidak bertanggung jawab.”
Tantangan: Konsistensi Penegakan di Lapangan
Mahfud menilai semangat Presiden dalam membenahi institusi keamanan dan menertibkan sektor SDA sangat kuat, namun ujian terbesar adalah konsistensi implementasi di level bawah.
“Pidato Presiden jelas. Tinggal bagaimana komitmen itu dijalankan di bawah,” ujar Mahfud.
Mandat Komisi Reformasi Polri
Mahfud menegaskan komisi yang dipimpinnya bukan penyelesai kasus perorangan, melainkan merumuskan akar masalah dan solusi sistemik. Komisi telah membuka hotline dan menerima lebih dari 50 permohonan audiensi.
la juga meluruskan miskomunikasi dengan kelompok pendukung Roy Suryo, yang sempat merasa diperlakukan tidak layak saat audiensi.
Terkait putusan MK mengenai jabatan perwira aktif di instansi sipil, Mahfud mengatakan putusan berlaku seketika dan tidak boleh lagi dilanjutkan setelah diketok.
Kerja Komisi dan Polemik Publik
Menanggapi kritik tentang banyaknya jenderal aktif dalam komisi, Mahfud menegaskan pembentukan tim merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo.
la memastikan seluruh anggota komisi telah sepakat dalam melihat masalah-masalah utama Polri, meski perbedaan mungkin muncul saat menyusun rekomendasi.
Komisi dijadwalkan bekerja hingga 7 Desember 2025 untuk merumuskan rekomendasi struktural, prosedural, dan etis guna memperbaiki Polri. (Red)
