Tabloidbnn.info | Magelang — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kabid Kelembagaan APH melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Merah Putih (KMP) yang berlokasi di Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (8/8/2025).
Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari agenda pemantauan implementasi program prioritas nasional di sektor ekonomi kerakyatan, khususnya dalam penguatan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan kedaulatan ekonomi lokal.
“Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat dari bawah. Kami ingin melihat langsung tantangan dan progress kelembagaan di lapangan,” ujar Kabid Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum (APH), Lia Pratiwi.
Koperasi Jurangombo Utara sendiri telah direvitalisasi menjadi KMP sejak 17 Juni 2025. Sebelumnya, koperasi ini berakar dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan pernah beroperasi sebagai Koperasi Sawunggalih Makmur Bersama sejak tahun 2019. Saat ini, koperasi tersebut memiliki 39 anggota aktif yang mayoritas anggotanya merupakan pelaku UMKM dan menjalankan usaha simpan pinjam dengan seleksi ketat guna mencegah risiko kredit macet.
Namun demikian, tim mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi koperasi, antara lain terbatasnya dukungan permodalan dan sempitnya ruang tumbuh koperasi di wilayah kelurahan yang tidak mendapat alokasi Dana Desa sebagaimana koperasi desa.
“Wilayah kelurahan memiliki karakteristik berbeda dengan desa. Kebutuhan masyarakat yang relatif sudah terpenuhi membuat ruang tumbuh koperasi menjadi terbatas, sementara dari sisi pendanaan koperasi di kelurahan belum memiliki skema dukungan seperti Dana Desa,” terang Aziz Khariri selaku Pengawas Koperasi.
Dana bantuan pemerintah sebesar Rp5 miliar yang telah dialokasikan masih dalam tahap sosialisasi, dan belum bisa diakses koperasi di kelurahan. Selain itu, tim juga menyoroti pentingnya pendampingan kelembagaan secara menyeluruh serta penguatan tata kelola sistem koperasi yang aman, berbasis teknologi, dan berkelanjutan.
Kemenko Polkam mendorong agar kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah memberikan dukungan afirmatif untuk memperkuat koperasi kelurahan sebagai bagian dari strategi nasional untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
