Tabloidbnn.info. Timika. Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Timika, Kabupaten Mimika, pada 1–2 Mei 2025, dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.
Kunjungan ini bertujuan menilai secara langsung progres implementasi DOB di lapangan, termasuk tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi anggota Komisi II lainnya, termasuk Komarudin Watubun. Turut hadir pula Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.
Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, serta para Bupati dan Wakil Bupati se-wilayah Papua Tengah, Komisi II menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan DOB sebagai bagian dari pengawasan dan penyempurnaan kebijakan desentralisasi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.
“Kami ingin mengetahui fakta sebenarnya di daerah agar rekomendasi dan kebijakan yang kami ambil di tingkat pusat benar-benar relevan dan berpihak pada masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
Menurut Zulfikar, pelaksanaan DOB harus didukung oleh sistem pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang merata, dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
Evaluasi ini juga mencakup aspek tata kelola pemerintahan, distribusi anggaran, kesiapan infrastruktur, dan peran aktor lokal dalam percepatan pembangunan.
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, menjelaskan evaluasi ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk memastikan keberhasilan otonomi khusus di empat provinsi baru di Papua, termasuk Papua Tengah.
“Papua Tengah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Namun, kita ingin memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peta jalan DOB, terutama dalam hal pelayanan dasar, kelembagaan, dan integrasi sistem pemerintahan,” kata Akmal.
Sementara Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyambut baik evaluasi ini dan menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya membangun fondasi yang kuat untuk pemerintahan yang efektif dan transparan.
Ia berharap dukungan pusat, termasuk dari DPR RI, terus mengalir agar Papua Tengah dapat berkembang lebih cepat dan merata.
Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan DOB ke depan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan Papua secara berkelanjutan. (red
