Tabloidbnn.info. Nduga, Papua Pegunungan. – Krisis bahan pokok di Kabupaten Nduga kian memanas. Dua kepala kampung nekat membuka paksa gudang beras milik Bulog yang dikelola Dinas Sosial, dengan alasan menyelamatkan warga dari ancaman kelaparan yang meluas di 32 distrik.
Langkah kontroversial ini dilakukan di tengah keluhan masyarakat yang semakin kesulitan mendapatkan sembako. Kedua kepala kampung tersebut menegaskan, tindakan mereka bukanlah bentuk pencurian, melainkan respons darurat atas kegagalan distribusi bantuan.
“Kami bukan pencuri. Kami bongkar gudang ini demi masyarakat yang kelaparan,” tegas Kepala Kampung Salpem, Distrik Meborok, Peres Unue.
Menurut mereka, kondisi di lapangan sudah berada pada titik kritis. Bantuan yang seharusnya menjangkau masyarakat dinilai tersendat, sementara kebutuhan terus meningkat tanpa kepastian.
“Kami yang paling tahu kondisi warga. Karena itu kami undang perwakilan dari 32 distrik untuk mengambil beras langsung,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Kampung Primprim, Distrik Mbua Tengah, Wisen Tabuni, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah. Ia menilai krisis ini merupakan bukti lemahnya pengelolaan kebutuhan dasar masyarakat.
“Bupati harus bertanggung jawab. Jangan ulangi kondisi seperti 2025. Masyarakat sudah lelah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pengelolaan APBD yang dinilai tidak berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“APBD hanya seperti dimainkan di udara, tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya tajam.
Meski demikian, kedua kepala kampung menegaskan tidak memiliki konflik dengan Dinas Sosial, dan menganggap tindakan mereka sah dalam situasi darurat kemanusiaan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nduga maupun pihak terkait. Sementara itu, insiden ini memunculkan dua persoalan besar sekaligus: krisis distribusi bantuan yang akut dan potensi konsekuensi hukum atas aksi pembongkaran gudang negara.
