Tabloidbnn.info | Nduga, Papua Pegunungan – Proses lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Nduga kini menuai sorotan serius. Alih-alih menjadi contoh transparansi, pengumuman hasil seleksi justru memunculkan kebingungan dan kecurigaan di tengah masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN). Selasa, 24 Maret 2026.
Pemerintah daerah sebelumnya mengarahkan publik untuk mengakses hasil lelang melalui sebuah situs resmi. Namun, langkah tersebut dinilai tidak efektif dan minim kejelasan. Sejumlah ASN mengaku kesulitan memperoleh informasi yang seharusnya disampaikan secara terbuka dan mudah diakses.
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi yang disampaikan secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Nduga—baik melalui konferensi pers, surat edaran, maupun pemberitahuan internal. Kondisi ini memicu tanda tanya besar terkait komitmen transparansi dalam proses seleksi jabatan strategis tersebut.
“Kami bahkan belum menerima informasi resmi apa pun. Ini membuat kami bertanya-tanya, ada apa sebenarnya,” ujar beberapa ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini dinilai bertentangan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk menyampaikan informasi secara proaktif, cepat, dan akurat kepada masyarakat.
Sejumlah pihak pun mendorong DPRK Nduga agar segera turun tangan melakukan pengawasan. Hal ini penting guna memastikan tidak adanya intervensi politik atau praktik yang mencederai prinsip meritokrasi dalam proses lelang jabatan.
Kondisi ini menjadi ujian serius bagi komitmen keterbukaan informasi di daerah yang memiliki tantangan tersendiri seperti Nduga. Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah daerah untuk mengakhiri spekulasi sekaligus memulihkan kepercayaan yang mulai tergerus.
