Tabloidbnn.info |Aceh Tamiang – Kondisi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang pasca banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 lalu masih sangat memprihatinkan. Hingga saat ini, hampir seluruh fasilitas kantor tersebut lumpuh total akibat terjangan air bah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Jum’at, (13/3/2026) kerusakan terjadi di setiap sudut bangunan. Tidak ada satu pun ruangan yang selamat dari hantaman banjir.
Kerusakan serius terlihat pada dinding, plafon, hingga lantai di berbagai ruangan vital, termasuk: Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang para Kepala Bidang (Kabid), Ruang Kepala Seksi (Kasi), Ruang Bagian Umum, dan ruangan-ruangan lainnya.
Meski fasilitas kantor hancur lebur, semangat kerja para pegawai tidak sepenuhnya padam. Terlihat staf Bagian Umum terpaksa menjalankan aktivitas kedinasan dengan duduk beralaskan tikar dan menggunakan meja kerja seadanya.
Kondisi kantor PUPR telah terlihat bersih dari lumpur dan tampak batas ketinggian air pada dinding Kantor diperkirakan mencapai 7 meter.
Tanpa dukungan sarana mobiler yang memadai, mereka hanya mengandalkan laptop secara bergantian untuk menyelesaikan tugas administrasi.
Sementara itu, ruangan bidang-bidang lainnya masih tampak sepi karena kondisi infrastruktur gedung yang memang belum memungkinkan untuk ditempati secara normal dan belum ada tanda-tanda akan diperbaiki.
Kepala Dinas PUPR Aceh Tamiang, Mix Donal, mengonfirmasi kepada tabloidbnn.info bahwa seluruh ruangan di kantor tersebut mengalami rusak berat tanpa terkecuali.
”Sudah lebih dari tiga bulan pasca banjir, kami tetap berupaya bekerja dengan baik meskipun menggunakan peralatan seadanya. Saat ini, para staf bidang dan seksi tetap menjalankan tugas walau ruangan mereka belum bisa difungsikan,” ujar Mix Donal.
Dijelaskannya, bahwa dalam waktu dekat ini, kantor dinas PUPR akan dilakukan perbaikan dan pengecatan gedung, kata Mix Donal seraya mengatakan bahwa saat ini baru ada tersedia 10 unit meja yang dapat digunakan oleh staf nya dalam menyelesaikan tugas administrasi.
Pihak Dinas PUPR berharap adanya perhatian serius dan dukungan nyata, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemulihan sarana dan prasarana sangat mendesak agar pelayanan publik di sektor infrastruktur ini dapat kembali berjalan normal seperti sedia kala. Pungkasnya.
