Tabloidbnn.info. Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto, dengan tegas mewanti-wanti orang-orang besar dan kuat, khusunya Jenderal TNi, Polri, maupun dari Partai Politik (Parpol) untuk tidak membekingi atau mendukung kegiatan pertambangan ilegal dalam pidato kenegaraannya, di gedung MPR/DPR Jakarta, Jum’at 15/08/2025.
Presiden memberikan peringatan keras dan tegas, apakah ada orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal darimanapun, ataupun jenderal dari TNI dan dari Polri, ataupun mantan jenderal juga yang membekingi tambang-tambang ilegal, tidak ada alasan kami akan tindak tegas, atas nama rakyat Indonesia.
Saya telah diberi laporan dari aparat-aparat, bahwa terdapat lebih kurang dari 1,063 tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia, dan potensi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
Dan juga untuk sesama pimpinan parpol, saya ingatkan anggota partai termasuk partai saya Gerindra, kalau ada yang terlibat anda jadi justice kolaborator, anda laporkan saja karna walaupun kalian Gerindra tidak akan saya lindungi, dan kalau ada yang berani saya akan perintahkan panglima TNi dan Kapolri untuk menindaknya, tegas presiden.
Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaannya sebenarnya dilapangan, dan saya sudah lama jadi orang Indonesia segala bentuk ulah, apalagi saya mantan tentara, jadi junior itu jangan macam-macam ya, kalau sudah rakyat yang nambang ya sudah, kita bikin koperasinya dan dilegalkan, pemerintah atur tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup ratusan triliun, ujar presiden.
Tak hanya tambang ilegal, presiden Prabowo juga menyingung soal jutaan hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang telah melanggar aturan, yang kini sudah kembali dikuasai oleh negara.
Lebih lanjut, beberapa tahun lalu kami dapat laporan ada ribuan dan jutaan hektare perkebunan kelapa sawit di wilayah indonesia melanggar hukum yang menyimpang regulasi, ada juga perusahaan yang membuat kebun dalam hutan kawasan, ada juga yang tidak melaporkan luasan perkebunan mereka, ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang, ungkap presiden.
Terkait permasalahan itu kami telah menerbitkan Perpres No 5 tahun 2025 tentang penerbitan kawasan hutan, dan pada hari ini saya melaporkan di majelis yang mulia ini, bahwa pemerintah RI, sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare perkebunan kelapa sawit, papar presiden.
Saudara-saudara perlu kita ketahui, bahwa sudah ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu yang memerintahkan ada perkebunan kelapa sawit yang harus disita, akan tetapi tidak ada penegakan hukumnya, tapi saat ini saya sudah perintahkan pihak-pihak terkait seperti TNI untuk menguasai kebun tersebut untuk kembali kepada negara, lanjut presiden.
Dan untuk itu kami atas nama Negara, telah mengunakan pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut, karena sering kali terjadi perlawanan dilapangan dan saya tegaskan jangan berani-berani melawan pemerintah, tutup presiden.
