Tabloidbnn.info.TIMIKA* – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRK Mimika, Senin (2/3/2026), berubah menjadi ajang luapan emosi. Hujan Interupsi, Aksi Pukul Meja, hingga Walk Out mewarnai Forum Resmi tersebut. Ujung-ujungnya, RDP terkait Pengelolaan Bandara “resmi” dibatalkan.
Forum yang menghadirkan Perwakilan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin dan mengundang Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika itu dinilai tidak berjalan maksimal. DPRK Mimika menilai ada persoalan Etika dan Ketidakhadiran Pejabat berwenang yang membuat Rapat tidak menghasilkan Keputusan apapun.
## ✈️ Bandara Mozes Kilangin Jadi Pusat Polemik
RDP ini digelar untuk membahas Regulasi, Pelayanan Publik, hingga Protokol Pejabat di Bandara Mozes Kilangin yang belakangan dikeluhkan masyarakat maupun Anggota Legislatif.
Namun, harapan untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh pupus setelah Kepala UPBU tidak hadir pada acara tersebut, meskipun telah diundang. Sebagai gantinya, UPBU hanya mengutus Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan, yang dinilai tidak memiliki kewenangan dalam proses Pengambilan Keputusan Strategis.
Kekecewaan semakin memuncak karena Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang juga turut diundang, sama sekali tidak hadir dan tanpa memberikan keterangan atau alasan ketidakhadirannya.
🏛️ Suasana Memanas di Ruang Rapat
RDP yang dipimpin Ketua DPRK Mimika dan didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas serta Wakil Ketua III Ester Tsenawatme itu berlangsung alot sejak awal.
Sejumlah Anggota Dewan menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap Pihak UPBU yang dinilai tidak memberikan Ruang dan Akses Protokoler yang layak bagi Anggota DPRK saat berada di Bandara.
Tak hanya itu, beberapa Legislator meminta agar Pembahasan tidak terbatas pada Hak Protokoler saja, tetapi juga menyentuh persoalan Pengelolaan Bandara secara menyeluruh, termasuk akses Pelayanan Publik yang dianggap belum optimal dalam pelayanannya.
Ketegangan memuncak saat interupsi datang silih berganti. Beberapa Anggota Dewan terlihat emosi, memukul meja sebagai bentuk protes dan kekecewaannya, bahkan ada yang memilih dan memutuskan untuk keluar dari Ruang Rapat.
# ⚖️ Ketua DPRK : Pimpinan Harus Hadir…!!!
Sementara Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, akhirnya menutup rapat dan memutuskan RDP ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Ia menegaskan, penundaan dilakukan karena tidak adanya Pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Kami akan kembali mengagendakan RDP ini. Namun dengan catatan, apabila UPBU diundang maka Pimpinannya yang harus hadir, sehingga pertemuan tidak kembali seperti hari ini,” tegasnya kepada para Jurnalis yang mewawancarainya.
Menurutnya, Agenda RDP mencakup berbagai persoalan penting, mulai dari Pelayanan Publik yang dikeluhkan masyarakat hingga Protokol Pejabat di Bandara yang dinilai belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bandara
“Yang kami bicarakan tidak mendapat titik temu karena yang bisa mengambil keputusan tidak hadir,” ujarnya.
## 🚨 DPRK Tegaskan Soal Etika dan Keseriusan
DPRK Mimika menilai kehadiran Perwakilan tanpa Kewenangan serta absennya Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika mencerminkan kurangnya keseriusan dan etika dalam menghormati forum resmi legislatif.
Meski RDP sementara dinyatakan “Batal”, DPRK akan memastikan bahwa pertemuan akan dijadwalkan ulang dengan syarat tegas : Pejabat Pengambil Keputusan “Wajib Wadir.”
“Kedepannya, bilamana UPBU diundang, yang bisa mengambil Keputusan harus datang. Supaya Diskusi tidak mengambang dan benar-benar menghasilkan Solusi,” pungkas Primus.
Kini publik Mimika menanti langkah lanjutan, “Apakah polemik pengelolaan bandara ini akan segera menemukan titik terang, atau kembali memicu panasnya ruang sidang DPRK ?” 🔥
