Tabloidbnn.info | Prabumulih – Reformasi kelembagaan Polri kini memasuki fase krusial berbasis riset nasional. Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan supervisi langsung ke jajaran Polda Sumsel untuk menguji efektivitas fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) sekaligus mengoptimalisasi dukungan terhadap program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan yang berlangsung di Polres Prabumulih pada Selasa (3/3/2026) ini merupakan bagian dari arsitektur besar reformasi Polri yang mengedepankan data dan evaluasi ilmiah demi mewujudkan institusi yang Presisi.
Kapolres Prabumulih, AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si., menyambut langsung Ketua Tim Puslitbang Polri, KBP Yudi Chandra E, S.I.K., M.H., dalam diskusi strategis mengenai tantangan penegakan hukum di lapangan.
Penelitian ini mengkaji secara komprehensif tiga aspek kunci:
-
- Kapasitas SDM: Peningkatan kualitas dan spesialisasi penyidik Tipikor.
- Kultural: Transformasi mindset serta penguatan budaya integritas personel.
- Struktural: Efektivitas koordinasi antarlembaga dan penguatan tata kelola organisasi.
“Reformasi harus berbasis data. Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar fungsi Tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas AKBP Bobby Kusumawardhana.
Selain aspek penegakan hukum, riset ini secara khusus menyoroti peran Polri dalam mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan gizi menuju Indonesia Emas 2045 berjalan tepat sasaran dan minim penyimpangan.
Keterlibatan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam tim peneliti turut memperkuat validitas serta integritas hasil kajian ini.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa wilayah Sumatera Selatan menjadi simpul strategis dalam penguatan sistem nasional tersebut.
“Reformasi Polri bukan sekadar retorika. Setiap fungsi, termasuk Tipikor di tingkat kewilayahan, harus terukur. Dukungan terhadap program MBG juga menunjukkan bahwa peran Polri melampaui penegakan hukum, yakni menjaga stabilitas dan mengawasi kebijakan strategis negara,” ujar Kombes Pol Nandang.
Melalui riset ini, Polri diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperkuat kepercayaan publik serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
