Timika, 29 Maret 2026 — Tabloidbnn. Info.
Satu tahun kepemimpinan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong di Kabupaten Mimika memunculkan dua sisi yang kontras: capaian pembangunan yang mendapat apresiasi, sekaligus kritik publik terhadap arah dan kedalaman dampaknya.
Di tengah narasi “Mimika Maju dan Inklusif”, berbagai kalangan mulai menguji sejauh mana program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam, Prayoga Romin Saputra, menilai tahun pertama seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni capaian.
Ia menyebut sejumlah program telah berjalan, namun efektivitas dan keberlanjutannya masih perlu diuji.
“Pertanyaannya sederhana: apakah ini fondasi perubahan atau sekadar program yang cepat terlihat, namun minim dampak jangka panjang,” ujarnya, Minggu (29/3).
Secara umum, pemerintah daerah mencatat sejumlah progres, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga raihan penghargaan tingkat nasional. Di sektor kesehatan, penanganan stunting dan tuberkulosis mulai diperkuat melalui berbagai intervensi.
Sementara di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat Terintegrasi diluncurkan guna memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat.
Pemerintah juga mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi lokal.
Di sisi lain, pendekatan budaya seperti “patah panah” disebut berhasil meredam konflik sosial di wilayah Kwamki Narama.
Namun demikian, sejumlah indikator menunjukkan tantangan yang belum terselesaikan. Penurunan angka kemiskinan dari 14,18 persen pada 2024 menjadi 13,08 persen pada 2025 dinilai belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum meningkat signifikan menjadi catatan penting terkait kualitas hidup masyarakat.
Pengamat menilai, pembangunan masih cenderung berorientasi pada capaian jangka pendek yang mudah terukur dan dipublikasikan.
Padahal, tantangan utama terletak pada pembangunan sistem yang berkelanjutan dan berdampak luas.
Di sektor pendidikan, misalnya, kebijakan pendidikan gratis dinilai positif dalam membuka akses.
Namun tanpa peningkatan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendukung, program tersebut berisiko tidak optimal.
Hal serupa juga terjadi di sektor kesehatan, di mana kesenjangan layanan di wilayah terpencil masih menjadi persoalan.
Pada sektor ekonomi, pelaku UMKM disebut masih menghadapi kendala klasik, seperti keterbatasan akses permodalan dan pasar.
Tanpa intervensi kebijakan yang lebih sistematis, penguatan UMKM dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Selain itu, dinamika kepemudaan di Mimika turut menjadi sorotan.
Munculnya dualisme dalam organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta protes terhadap proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencerminkan adanya kegelisahan di kalangan generasi muda.
“Jika pemuda tidak dirangkul dalam proses pembangunan, maka potensi konflik sosial dan stagnasi akan semakin besar,” kata Prayoga.
Sejumlah pihak menilai, tahun pertama pemerintahan merupakan fase penting dalam meletakkan fondasi pembangunan.
Namun ke depan, tantangan yang lebih besar adalah memastikan setiap program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat secara merata.
Kepemimpinan Mimika kini dinilai berada pada titik krusial: mempertahankan pola kerja berbasis program jangka pendek, atau bertransformasi menuju tata kelola pembangunan yang lebih strategis, berkelanjutan, dan inklusif.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah program atau penghargaan, tetapi dari sejauh mana perubahan tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Sirk.
