Medan, tabloidbnn.com – Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Sumatera Utara mulai meradang, pasalnya mulai tercium aroma busuk penyelenggaraan dan penyaluran dana dekonsentrasi untuk KDKMP yang disinyalir sarat penyalahgunaan anggaran, Selasa (11/11/2025).
Hal ini bermula dari temuan tim media investigasi yang mendapat aduan masyarakat terkait berbagai keganjilan dalam percepatan operasional KDKMP Sumatera Utara.
“Beberapa minggu silam ada pelatihan berupa bimtek dari salah satu lembaga, diadakan di prapat bang. Tamu pematerinya dari dinas koperasi provinsi. Banyak kopdes (KDKMP) dipaksa ikut dengan biaya 10 juta untuk 2 peserta. Kejanggalannya seperti yang sempat viral, itu penyelenggaranya sangat tidak profesional. Baik dari sarana prasarana bimtek, sampai pemateri dari dinkop provinsi yang malah tidak hadir saat itu. Jadi dana 10 juta itu dibayar untuk siapa dan apa aja gak jelas,” ungkap salah seorang peserta bimtek.
Investigasi awak media ini kemudian menemukan benang merah kejanggalan saat salah seorang narasumber juga menuturkan terkait pembayaran honorarium bulanan dan biaya pengganti transport bimtek di medan.
“Saya ini pendamping kopdes bang. Kami ini sudah kerja sejak oktober tapi sampe detik ini tanggal 11 november 2025 tidak bergaji. Waktu bimtek di medan baru baru ini, kami disuruh pak Naslindo, kadis koperasi sumut, untuk serius. Karna untuk ini katanya negara sudah gelontorkan dana 40Miliar ditambah 45 Miliar dana dekonsentrasi dari provinsi. Eh nyatanya sampai sekarang, seribu perak pun tak ada sampai ke kami,” ujarnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa sempat terjadi cekcok besar di salah satu hotel tempat berlangsungnya bimtek.
“Di (hotel) mercure bang, itu sempat kawan kawan dari kawasan nias sekitarnya protes keras ke panitia. Soalnya ongkos mereka tidak dibayar. Mereka hadir dengan biaya lebih kurang 4jutaan, karna tenggat persiapan bimteknya mepet. Ketika mereka pulang, tak ada kejelasan terkait pengganti transport seperti yang panitia janjikan sedari awal,” tambahnya.
Melalui narasumber lainnya juga, awak media ini mendapati temuan informasi bahwa ternyata sampai berita ini diturunkan, seluruh peserta bimtek pendamping koperasi yang hadir di medan belum juga mendapatkan uang pengganti transport.
“Benar bang. Setiap hari kami udah ingatkan di grup bimtek. Ini abang lihatlah (sembari menunjukkan isi chat grup whatsaap bimtek pendamping). Seluruh sumut belum ada yang cair. Bacot aja orang dinas itu semua,” ungkapnya menahan geram.
Untuk kembali memastikan kejanggalan – kejanggalan ini, awak media mencoba mencari informasi ke sejumlah pengurus koperasi merah putih.
“Beberapa daerah sudah ada buat bimtek untuk pengurus kopdes bang. Ada juga daerah yang bakal menyusul. Katanya sih bakal dikasi juga pengganti uang transport, sudah dimintain rekening pribadi kami sama orang dinas. Tapi ya gitu juga, yang udah bimtek itu kabarnya juga blom cair bang,” ucap narasumber yang meminta dirahasiakan namanya.
Sampai berita ini diturunkan, awak media masih terus melanjutkan investigasi terkait sejumlah kejanggalan kejanggalan termasuk menelusuri kebenaran aliran dana seperti yang Naslindo (kadis koperasi pemprovsu-red) ungkapkan saat menjadi pemateri salah satu bimtek KDKMP.
Untuk diketahui bersama, presiden Prabowo berulang kali menekankan bahwa dirinya sangat membenci yang disebut ‘serakahnomics’. Diperkuat dengan sikap tegas Menkeu Purbaya yang menegaskan tidak ada toleransi bagi sepeserpun penyelewengan dana negara.
“Koperasi Merah Putih ini mimpi pak Prabowo, dan akan menjadi mimpi indah selamanya jika kejanggalan penyalahgunaan anggaran ini tidak mendapat atensi serius dari para pihak,” tutup Robert, pemerhati kebijakan sosial.
