Tabloidbnn,info, Bartim – Wakil Ketua II DPRD kabupaten Barito Timur (Bartim), Ir. Eskop MAP harapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkatkan pelayanan kesehatan agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal itu disampaikan Eskop usai melaksanakan rapat bersama pihak RSUD Tamiang Layang, Dinas Kesehatan dan beberapa OPD terkait serta anggota DPRD Bartim, yang digelar di ruang rapat DPRD Bartim, Kamis (17/04/2025).
“Kami merasa sangat antusias anggota dewan bahwa kesehatan itu kebutuhan dasar manusia, di Rumah Sakit kita ini masih banyak kekurangan termasuk tipenya, sarananya dan fasilitas bangunan serta SDM-nya. Hampir semua anggota dewan yang hadir menyampaikan pengalaman dan statemennya, termasuk usul saran,” ucap Eskop saat diwawancarai awak media usai memimpin rapat.
Menurut mantan Sekretaris daerah Bartim ini, penyampaian anggota dewan di ruang rapat terkait pembahasan di bidang kesehatan sangat baik sehingga tinggal bagaimana progres yang akan dilakukan.
“Saya tadi sudah menyarankan bahwasanya dari pemerintah daerah termasuk yang dari leading sektor kesehatan ini, dinas kesehatan dan direktur Rumah Sakit akan membuat perencanaan karena target sesuai dengan visi misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2024-2029 itu menyatakan bahwa maunya Rumah Sakit kita minimal tipe B,” ungkapnya.
Eskop juga menyarankan untuk mencapai visi misi pemerintah, pihak terkait buat identifikasi dari dinas teknis potensi yang sudah ada ataupun yang masih belum lengkap untuk menuju Rumah Sakit tipe B.
“Untuk bangunannya kalau masalahnya sampai sekarang peralatannya memang tidak bisa dimanfaatkan maksimal karena listrik, ya harus dilengkapi sesuai kapasitas. Kami dari dewan, karena itu pelayanan utama kebutuhan dasar manusia termasuk kesehatan, dewan pasti mendukung,” tegasnya
Eskop juga menyebutkan Bupati terpilih pastinya harus fokus dengan pelayanan kesehatan dan paling tidak 5 tahun ke depan masa jabatan
Bupati yang sekarang dengan wakil Bupati dapat membangun Rumah Sakit tipe B seperti yang diharapkan masyarakat dan tentunya DPRD akan mendukung.
Dengan adanya pelayanan kesehatan yang belum maksimal disebabkan alat dan fasilitas yang belum menunjang untuk kelengkapan di Rumah Sakit, Eskop berpesan agar pihak Rumah Sakit tetap mengedepankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara khusus kepada pasien.
“Kalau kita menghendaki pelayanan prima. Ya seperti tadi ada terkendala sedikit umpannya masalah BPJS, ada orang tidak pakai BPJS, kita mengharapkan melayani dulu baru bicara bagaimana administrasinya. Kalau bicara masalah dana Rumah Sakit harus ada dana cadangan, kalau ternyata pasien datang ke Rumah Sakit dalam kondisi sudah sekarat, itu tidak perlu di diminta mana BPJS-nya atau syaratnya *tapi layani dulu. Pemerintah harus perhatian, karena kesehatan itu hak asasi dan kalau kita tidak melayani dengan baik berarti kita melanggar* HAM,” pungkasnya. (td)
